|
SLEMAN (KRjogja.com) - Terkait 75 SD yang belum menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2010 karena datanya ditolak oleh Propinsi DIY, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sleman melalui unit pelaksanaan teknis (UPT) melakukan pengecakan data-data. Selain itu juga akan berkoordinasi dengan provinsi untuk persyarakatan yang belum lengkap.
"Persoalannya belum tahu, kenapa 75 SD itu belum bisa mencairkan dana BOS. Pasalnya, data yang kami kirim juga sama dengan data triwulan terakhir kemarin. Asumsinya, kalau kemarin tidak ada masalah seharusnya sekarang tidak masalah. Makanya akan kami cek ulang melalui UPT-UPT dan segera mungkin akan diserahkan ke Provinsi supaya dana itu bisa cepat turun," kata Kasub Bagian Perencanaan Dinas Dikpora Sleman, Dwi Warni AP MPd di kantornya, Senin (8/2).
Menurutnya, pihaknya hanya menerima surat dari Dikpora Propinsi yang isinya untuk melakukan cek ulang dan melengkapi data, sedangkan dalam pendataan sebelum dikirim ke propinsi, pihaknya hanya mengecek jumlah penerima dan tidak sampai rekening penerima. Hal itu dikarenakan di Dikpora Sleman baru saja terjadi pengambilalihan pengampu soal dana BOS. "Kami hanya meneruskan data yang kemarin saja," jelas Dwi.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk rekening dana BOS tersebut harus atas nama sekolah dan ditandatangi dua orang, yakni kepala sekolah dan bendahara. "Mulai sekarang akan kami cek semua, supaya pengguliran dana BOS selanjutnya tidak ada kendala seperti sekarang," tuturnya.
Saat ditanya keterlambatan pencairan dana BOS apakah akan mengganggu operasional sekolah, Dwi menyatakan, tidak akan berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Pasalnya, pencairan dana pendamping BOS atau Bosda terjadi pada akhir tahun 2009. Sehingga sisanya masih bisa digunakan terlebih dulu. "Saya kira tidak masalah, soalnya dana Bosda yang turun akhir tahun kemarin masih bisa digunakan untuk bulan ini. Tapi dana BOS akan kami usahakan bisa cair secepat mungkin," pungkasnya.
Berdasarkan jumlah data penerima dana BOS di Sleman, untuk SD ada 86.704 penerima dengan anggaran sekitar Rp 17 miliar dan SMP ada 32.829 penerima dengan anggaran Rp 9 miliar. (*-1)
Berita terkait :
