PATI (KRjogja.com) - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Pamong Desa Indonesia (Kopadi) S Karjono SH MH meminta mewaspadai penyusup dan  berbuat curang dalam aksi demo yang direncakan 22 Februari 2010.

"Ada beberapa kelompok tertentu. Selain menunggangi niat luhur para perangkat desa yang memperjuangkan haknya, jaringan itu selalu meminta dana operasional dari elite partai dan sejumlah pejabat di Jakarta," jelasnya, Selasa (9/2).

Karjono mengatakan modus yang dilakukan adalah menarik dana akomodasi peserta demo, serta meredakan tuntutan pendemo. Jumlah dana yang bisa mencapai ratusan juta rupiah tersebut, selalu dimintakan ke elite partai atau dari sejumlah pejabat di Jakarta.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Komite Pamong Desa Indonesia, Jiyono S Sos memastikan ribuan aparat desa akan mengikuti aksi itu. Selain mengepung gedung DPR RI, juga melakukan aksi demo kantor Mendagri dan ke istana negara.

“Kami akan melakukan demo secara besar besaran untuk memperjuangkan beberapa hak desa yang selama ini tidak pernah diperhatikan pemerintah. Selain mendesak perlunya regulasi yang lebih tajam terhadap Undang Undang Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa," jelasnya.

Tuntutan lainnya adalah penambahan anggaran Alokasi Dana Desa ( ADD ) yang semula baru 1,3 % supaya naik menjadi 10 persen dari APBN secara blog grant. (Cuk)