Foto: Istimewa

KEBUMEN (KRjogja.com) – Ditengah-tengah keterbatasan anggaran bagi kegiatan pembangunan dalam APBD 2010 Kebumen, kegiatan keluarga berencana (KB) untuk warga miskin di Kabupaten Kebumen pada tahun 2010 ini tetap berjalan. Namun mengingat jumlah anggarannya jauh lebih sedikit dibandingkan tahun anggaran 2009 lalu, maka jumlah kegiatanpun dengan terpaksa harus dipangkas disesuaikan minimnya anggaran.
    
“Pada tahun 2010 ini kami tetap memprogramkan kegiatan KB untuk warga miskin. Namun dengan adanya pemangkasan anggaran untuk berbagai kegiatan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk SKPD kami, maka anggaran dan jumlah kegiatannya tak sebesar tahun 2009 lalu,” ungkap Kepala Sub Bidang KB Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kebumen, Drs Gangsar Wahyudi, di ruang kerjanya, Rabu (10/3).
    
Pada tahun 2009 lalu, program pelayanan KB dan pemberian alat kontrasepsi bagi warga miskin di Kebumen masih bisa dianggarkan sebesar Rp 90 juta yang diperuntukkan bagi pemasangan  susuk KB atau "implant" 387 akseptor, MOW 50 akseptor dan MOP 6 akseptor. Namun pada tahun 2010 ini, program serupa hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp 25 juta lebih, sehingga hanya mampu melayani 7 akseptor MOP dan 37 akseptor MOW saja, sedangkan program susuk KB,  harus ditiadakan.
    
Menurut Gangsar, program pelayanan KB untuk warga miskin sebenarnya merupakan sebuah paradigma yang sangat strategis bagi tercapainya keberhasilan program KB, namun BPPKB dengan sangat terpaksa tak bisa mengoptimalkan kegiatan tersebut pada tahun 2010. Seperti pada pembiayaan bagi MOW yang standar normalnya adalah Rp 750 ribu per akseptor, hanya mampu disediakan Rp 548 ribu per akseptor. Sedangkan kekurangan pembiayaannya harus diambil dari APBN 2010.
    
Sampai tahun 2009 jumlah peserta KB baru (PB) di Kebumen mencapai 24.536 akseptor, peserta KB aktif (PA) 160.425 akseptor dan pasangan usia subur (PUS) 210.163 akseptor. Data tersebut bisa menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat di Kebumen untuk mengikuti program KB, sebenarnya sudah cukup tinggi. Hanya saja kendala ekonomi sebagian warga merupakan hambatan bagi pelaksanaannya di lapangan.(Dwi)