Target Selesai 2025, Tahun Ini Lima Juta Sertifikat Tanah Dibagikan

Presiden Joko Widodo saat menyerahkan sertifikat tanah kepada salah satu penerima sertifikat. (Foto: Galih P)

BOYOLALI,KRJOGJA.com – Ditargetkan pada tahun 2025, seluruh lahan di luar kawasan hutan di Indonesia sudah bersertifikat. Pemerintah juga akan mendorong pengembangan hunian ke atas atau vertikal, terutama di Pulau Jawa, untuk menjaga produktivitas pertanian.

Hal tersebut dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, saat mendampingi Presiden RI, Joko Widodo, yang membagikan sebanyak 10.055 sertifikat tanah kepada warga di Jawa Tengah di Boyolali, Jumat (21/4/2017) petang. Dipaparkannya, dari 126 juta bidang tanah di Indonesia yang harus bersertifikat, saat ini baru 46 juta bidang tanah saja yang sudah rampung. Sedang tahun ini, pemerintah menargetkan membagikan lima juta sertifikat, lalu tujuh juta sertifikat pada tahun 2018 dan sebanyak sembilan juta pada tahun 2019 mendatang.

“Target pada tahun 2025 nanti, seluruh tanah di luar kawasan hutan sudah terdaftar,” kata Sofyan.

Untuk mencapai target yang disebutnya cukup panjang tersebut, maka pelaksanaan Program Prona harus dipercepat. Pentingnya sertifikat tanah ini, sebutnya, diperlukan untuk memetakan tiap jengkal lahan, baik kepemilikan, status, serta batas ukurannya. Sertifikasi tanah juga penting untuk psikologis masyarakat, sebab lahannya punya legalitas hukum serta bisa dijaminkan ke bank untuk modal usaha.

“Sebenarnya dibanding negara-negara maju, kita terlambat. Sebab bagi negara lain, hal ini (sertifikasi tanah) sangat penting. Bila ada pemetaan tanah secara sistematis, itu sangat bermanfaat untuk tata ruang dan sebagainya,”  tambahnya.

Selain percepatan program sertifikasi tanah, pemerintah juga akan mendorong pembangunan hunian vertikal, terutama di Pulau Jawa,  yang berdasar konsep memanfaatkan lahan yang sempit namun bisa ditinggali banyak orang. Hal ini diperlukan karena pola hunian saat ini memakan banyak lahan sehingga mempersempit lahan pertanian. Perumahan vertikal ini juga penting untuk penyediaan lahan terbuka hijau di wilayah perkotaan.

“Tanah pertanian di Pulau Jawa paling subur. Kalau jadi perumahan maka tak produktif,” tambahnya.

Sementara Presiden Joko Widodo mengatakan, sertifikat tanah ini adalah tanda bukti hak kepemilikan yang harus dimiliki masyarakat. Sehingga kepemilikan sertifikat ini sangat penting dalam upaya pemerintah melakukan pemerataan ekonomi serta mencegah konflik atau sengketa pertanahan. Presiden juga mempersilahkan bila sertifikat tanah tersebut dijaminkan ke bank, asal digunakan untuk hal produktif.

“Dari 126 juta bidang lahan yang harus disertifikatkan, saat ini baru selesai 46 juta. Ini kecil sekali, separuhnya saja tidak ada,” tandasnya. (R-11)

 

Tulis Komentar Anda