Jateng Editor : Danar Widiyanto Rabu, 19 September 2018 / 00:10 WIB

Tak Diangkat Jadi PNS, Ini Ancaman Guru Honorer

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com - Guru honorer K2 yang tergabung dalam Forgut mengancam mogok mengajar selama satu bulan kedepan sebagai bagian perjuangan tuntutan agar mereka diangkat menjadi PNS tanpa mempertimbangkan batas usia pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

"Kami guru honorer K2 ijin satu minggu untuk di rumah mulai Rabu, kami akan merenung. Jika tidak ada iktikad baik dari pemerintah maka akan dirumah selama satu bulan, ini bagian perjuangan agar diangkat menjadi PNS," kata Ketua Forgut Riyadi, pada audensi yang digelar di Pendopo Pengayoman komplek rumah dinas Bupati Temanggung, Selasa (18/9/2018).

Artikel Terkait : Mahasiswa Polbangtan Dampingi Masyarakat Manfaatkan Lahan Tidur

Dia mengatakan tuntutan guru honorer K2 masih tetap sama dari tahun ke tahun yakni diangkat menjadi PNS tanpa mempertimbangkan batas usia 35 tahun. Selama ini guru sudah mengabdi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur mendidik anak di sekolah, maka sudah sepantasnya negara mengapresiasi dengan dijadikan sebagai PNS.

Dia menyampaikan kekecewaan dengan formasi CPNS tahun 2018 yang hanya ada 19 guru. Padahal ada sekitar 500 guru honorer K2 di Temanggung, dari jumlah itu hanya 36 guru honorer K2 yang usia dibawah 35 tahun sesuai aturan dari pemerintah. "Kami menolak formasi itu, lebih baik tidak ada penerimaan cpns guru jika hanya 19 orang," katanya. 

Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Kabupaten Temanggung Humam Sabroni mengatakan guru swasta yang tergabung PGSI juga menggelar aksi menuntut peningkatan kesejahteraan. "Kami menuntut pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru swasta di sekolah swasta," katanya.

Dia mengatakan tuntutan tersebut diantaranya peningkatan upah atau tunjangan dari pemerintah yang selama ini hanya Rp 250 ribu perbulan, jauh dari guru honorer di sekolah negeri yang mencapai Rp 1 juta perbulan. "Bila guru honorer minta diangkat jadi PNS, Kami minta penambahan tunjangan. Tunjuangan saat ini jauh dari yang diinginkan," katanya.

Pada aksi itu mereka diterima komisi D DPRD Kabupaten Temanggung dan Pj Bupati Temanggung Sudaryanto, serta jajaran dari Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Temanggung. 

mengatakan memahami aspirasi dari guru honorer K2 dan guru swasta. Sepanjang ada payung hukum pemkab akan mengabulkan tuntutan. Hanya saja aturan menyebutkan lain, yakni usia maksimal 35 tahun untuk menjadi CPNS.

"Atas tuntutan itu, pemkab akan menyampaikan ke pemerintah pusat, sebab hal itu kebijakan pemerintah pusat," katanya. 

Dia menyampaikan keuangan APBD Kabupaten Temanggung terbatas termasuk untuk peningkatan kesejahteraan guru-guru. Pada guru diminta tetap mengajar. Jangan sampai libur yang berdampak pendidikan anak-anak terbengkelai. "Saya ingatkan jangan sampai anak-anak menjadi korban. diurungkan untuk mogon mengajar," katanya. 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Moh Amin mengatakan DPRD siap mengawal tuntutan guru swasta dan guru honorer. Jika perlu ke Jakarta akan turut mendampingi. "Kami akan perjuangkan yang menjadi ranah DPRD dan Pemkab, termasuk peningkatan kesejahteraan. Untuk menjadi PNS harus ke Jakarta," katanya. (Osy)