Bahasa Daerah

Editor: Ivan Aditya

KABAR getir itu datang dari Jakarta. Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr Danu Ismadi mengatakan, 11 bahasa daerah di Maluku, Maluku Utara, dan Papua telah punah. Kabar punahnya 11 bahasa daerah itu ibarat lampu merah bagi pemerintah daerah. Pihak pemda dituntut bertanggung jawab terhadap kepunahan 11 bahasa daerah tersebut. Apa solusi atas masalah ini?

Sebelum menjawab penulis ingin menyampaikan dua catatan menarik tentang bahasa daerah di Indonesia. Pertama, Indonesia merupakan negara nomor dua di dunia yang memiliki jumlah bahasa daerah mencapai 646 buah (versi Badan Bahasa) atau 720 buah (versi Summer Institute of Linguistics). Terlepas dari versi mana yang benar, kita sebagai anak bangsa tetaplah bangga memiliki prestasi itu, dan bukan bersikap sebaliknya.

Kedua, bahasa daerah merupakan penyumbang kosakata bahasa Indonesia, selain bahasa asing. Tak aneh jika Alif Danya Munsyi alias Remi Sylado sampai-sampai menyebut, 9 dari 10 kata Indonesia adalah asing. Asing yang dimaksudkan oleh Munsyi itu adalah bahasa daerah dan bahasa asing. Jika membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Badan Bahasa, akan jumpai lema-lema yang berlabel bahasa daerah, seperti Jw (Jawa), Sd (Sunda) dan lainnya.

Dua catatan di atas sesungguhnya menjadi semacam proposal yang ditujukan kepada pihak pemda agar lebih serius dalam membina, mengembangkan, dan melindungi bahasa daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 42 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dengan begitu, pihak pemda juga memiliki tugas dan kewajiban untuk menaati undang-undang tersebut.

Sebetulnya, pemda telah diringankan tugasnya setelah Badan Bahasa melakukan pemetaan vitalitas atau daya hidup bahasa daerah selama periode 2011—2016. Secara keseluruhan, ada 4 bahasa daerah yang kritis dan sangat terancam punah, 17 bahasa terancam punah, serta 2 bahasa daerah yang mengalami kemunduran. Tercatat pula 14 bahasa daerah yang stabil tetapi terancam punah dan 19 bahasa daerah termasuk kategori aman.

Hasil pemetaan vitalitas atau daya hidup bahasa daerah versi Badan Bahasa itu perlu kita apresiasi. Dari situ, pihak pemda dapat segera menerjemahkannya ke dalam program kegiatan yang bersifat edukatif, kreatif, dan inovatif. Misalnya, pihak pemda bersama-sama pihak sekolah mengadakan pelatihan mendongeng dan menulis cerita rakyat dalam bahasa daerah bagi guru dan siswa. Juga pihak pemda dapat rutin memberikan penghargaan bagi tokoh pelestari bahasa daerah.

Di samping itu, pihak pemda harus mendukung penerbitan bahan bacaan berbahasa daerah untuk masyarakat luas. Dengan bahan bacaan itu, kelak masyarakat menjadi semakin cinta dan bangga berbahasa daerah, selain juga berbahasa Indonesia. Misalnya, penerbitan majalah Djoko Lodhang didukung penuh oleh pihak Pemda DIY dan Jawa Tengah. Kemudian siaran langsung berbahasa daerah di stasiun-stasiun radio di wilayah tertentu.

Selain itu, pihak pemda juga dapat menggandeng komunitas akademisi, khususnya yang berkiprah di bidang teknologi informasi (TI) dan bahasa daerah, untuk membuat ensiklopedia bahasa daerah secara lengkap. Sebagai contoh, terbitnya Sundaling yang disusun oleh pihak Yayasan Rancage pimpinan Ajip Rosidi. Saya pun mendamba akan segera terbit Jawaling, Minangkabauling, Bugisling, Acehling, Batakling, Maduraling dan sebagainya.

Melalui tulisan ini saya mengusulkan dua hal. Pertama,  pemda perlu merancang program kegiatan yang bervisi pada membina, mengembangkan, dan melindungi bahasa daerah. Dimulai dari pelatihan mendongeng dan menulis di sekolah, pemberian penghargaan, hingga penyusunan ensiklopedia daring terkait bahasa daerah itu. Pemda perlu terus-menerus membangun rasa cinta dan bangga berbahasa daerah pada era digital.

Kedua, pemda bersama tokoh masyarakat, kader posyandu, kader dasawisma, ibu-ibu majelis taklim, dan sebagainya, selalu bersinergi untuk tetap menggunakan bahasa daerah secara prigel. Harapannya, agar semua kalangan terutama orangtua, dapat mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anaknya. Kelak, tak ada lagi lampu merah bagi bahasa daerah. Artinya, bahasa daerah akan tetap lestari dan digunakan sehari-hari.

(Sudaryanto. Dosen PBSI FKIP UAD; Penyusun Kamus Umum Bahasa dan Ilmu Bahasa. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 13 Oktober 2017)

BERITA REKOMENDASI