Blok Mahakam

Editor: Ivan Aditya

BLOK Mahakam telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, terhitung sejak 1 Januari 2018. Setelah lebih dari 50 tahun, pemerintah akhirnya mengambil alih Blok Mahakam untuk diserahkan pengelolaannya kepada Pertamina. Blok Mahakam, terletak di lepas pantai Kalimantan Timur, merupakan lahan minyak dan gas (migas) terbesar di Indonesia, dengan cadangan awal 1,68 miliar barel minyak dan 21,2 trillion cubic feet gas.

Pengembalian Blok Mahakam ke pangkuan Ibu Pertiwi merupakan proses panjang yang berliku dan mendaki, bahkan hampir gagal. Pada saat Pemerintahan SBY, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memberikan lampu hijau kepada Total E&P Indonesie untuk memperpanjang kontrak 20 tahun lagi hingga berakhir 2038. Padahal, sejak tahun 2008, Pertamina telah mengajukan usulan ke Kementerian ESDM untuk mengelola Blok Mahakam secara mandiri, dengan menguasai saham 100%. Untuk itu, Pertamina menyatakan kesanggupannya menyediakan dana investasi untuk mengoptimalkan produksi migas di Blok Mahakam.

Namun, kala itu Menteri ESDM Jero Wacik cenderung lebih memilih opsi untuk memperpanjang kontrak Total E&P Indonesie ketimbang opsi menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina. Alasannya? Pertamina dinilai tidak memiliki kemampuan di bidang teknologi, Sumber Daya Manusia, dan kecukupan dana yang dibutuhkan untuk mengambil alih Blok Mahakam.

Untungnya, sebelum kontrak Blok Mahakam diperpanjang, Pemerintahan SBY sudah berakhir. Berbeda dengan Jero Wacik, Sudirman Said, Menteri ESDM Pemerintahan Joko Widodo, lebih mengakomodasi tuntutan Pertamina ketimbang opsi memperpanjang kontrak Total E&P Indonesia.

Awalnya Sudirman Said memutuskan untuk memberikan 100% saham kepada Pertamina, sekaligus sebagai operator tunggal Blok Mahakam, sesuai tuntutan Pertamina.

Rupanya, Pertamina tidak ‘sembada’ dengan tuntutan yang menggebu untuk menguasai 100% saham, sekaligus bertindak sebagai operator tunggal. Secara B2B (business to business), Pertamina menawarkan saham Blok Mahakam kepada Total E&P Indonesie untuk hingga 30%. Lagi-lagi Menteri ESDM Sudirman Said memenuhi permintaan untuk melakukan share down saham Blok Mahakam maksimal sebesar 30%.

Entah keinginan Pertamina atau desakan kuat dari Total E&P Indonesie dalam perundingan B2B, Pertamina kembali mengajukan ke Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk menaikkan share down saham Blok Mahakam dari 30% menjadi 39%. Alasan Pertamina, peningkatan share down itu semata-mata untuk capital and risk sharing. Pasalnya, investasi di hulu migas, selain membutuhkan modal investasi yang besar dengan pengembalian dana investasi dalam jangka panjang, juga mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Akhirnya, Menteri ESDM Ignasius mengabulkan permintaan Pertamina dengan menetapkan share down maksimal 39% dan participating interest 10% untuk pemerintah daerah, serta mayoritas 51% untuk Pertamina.

Kendati masih ada share down hingga 39%, pengembalian Blok Mahakam ke pangkuan Ibu Pertiwi akan menjadi ‘preseden baik’ dalam mencapai kedaulatan energi negeri. Pertamina mestinya semakin PD (percaya diri) dalam mengambil alih beberapa Blok Migas lainnya, yang akan berakhir kontraknya dalam waktu dekat ini. Salah satunya adalah Blok Rokan, dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia, yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2021.

Dengan pengembalian Blok Mahakam, Blok Rokan, dan blok migas lainnya ke pangkuan Ibu Pertiwi akan memberikan peluang bagi Pertamina untuk mengelola kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini tentu sesuai dengan amanah konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

(Dr Fahmy Radhi. Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 3 Januari 2018)

BERITA REKOMENDASI