Densus Tipikor

Editor: Ivan Aditya

WACANA pembentukan Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) menuai banyak kritikan. Di tengah upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR melalui pembentukan panitia angket, kini ada usulan baru kepolisian membentuk Densus Tipikor. Menurut sebagian pihak, itu merupakan upaya lain dalam rangka pelemahan KPK melalui pembentukan lembaga tandingan. Meskipun ada pembagian tugas di mana Densus ini hanya akan menangani korupsi dengan nominal di bawah Rp 1 miliar. Namun tetap saja potensi terjadinya konflik kewenangan antara KPK dan kepolisian ke depan sangat mungkin.

Harus diakui, secara legal formal pembentukan Densus Tipikor oleh Polri tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarangnya. Namun, tidak berhenti hanya sampai di situ. Banyak pihak yang mempertanyakan urgensi pembentukannya saat ini. Kita memang harus memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Densus 88 Antiteror dalam menangani masalah terorisme di Indonesia (meski dengan banyak catatan). Tetapi tidak kemudian menjadi dasar bagi kepolisian untuk membentuk densus baru dalam bidang pemberantasan korupsi. Selain tidak memiliki urgensi sosiologis, pemberantasan korupsi saat ini juga telah ditangani lembaga tersendiri yaitu KPK.

Setidaknya ada sejumlah masalah krusial lain yang mengiringi pembentukan Densus Tipikor ini. Pertama, kita harus ingat awal pembentukan KPK dan penguatan KPK melalui UU KPK (UU No 30 Tahun 2002) dulu adalah dilatarbelakangi kegagalan kepolisian (termasuk kejaksaan) dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kedua, lembaga tersebut kehilangan kepercayaan dari masyarakat, karena justru menjadi mafia dalam penegakan hukum di Indonesia. Banyak kasus korupsi yang ditangani kepolisian dan kejaksaan yang dinyatakan tidak dapat dilanjutkan karena barang bukti tidak cukup atau karena merupakan pelanggaran administrasi. Padahal telah jelas dan nyata merugikan keuangan negara untuk kepentingan pribadi. Kondisi itu yang kemudian menjadi dasar mengapa KPK harus dibentuk dan diperkuat di kemudian hari. Dan sejarah perjalanan KPK menunjukkan keberhasilan, sejak tahun 2002, banyak penguasa yang sebelumnya tidak tersentuh hukum berhasil dipenjarakan KPK. Menjadi ironi ketika animo serta apresiasi masyarakat masih begitu besar terhadap KPK, kepolisian lalu membentuk Densus Tipikor. Sementara kepercayaan terhadap kepolisian belum pulih.

Ketiga, sampai hari ini, kepolisian sendiri merupakan salah satu lembaga yang menjadi sorotan dalam hal korupsi. Banyak korupsi di tubuh kepolisian, namun belum tersentuh hukum. KPK sendiri terlihat begitu berhati-hati dalam berhadapan dengan kepolisian, pengalaman menunjukkan saat mencoba menyentuh kepolisian, KPK menjadi tidak berdaya. Rentetan kasus yang melibatkan polisi memperlihatkan betapa sulitnya mengurai kasus korupsi yang ada di tubuh Polri. Bahkan percobaan KPK ini berujung pada kriminalisasi terhadap beberapa pimpinan KPK dalam tiga generasi. Dalam kondisi ini, kita dapat memaklumi dilema yang dirasakan Komisioner KPK.

Keempat, setali dengan masalah di atas, di mana tidak sedikit korupsi yang terjadi di tubuh kepolisian, tidak ada jaminan bahwa keberadaan Densus Tipikor ini akan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk kepentingan politisnya. Ada kerterkaitan yang begitu kuat antara kepentingan politik dengan korupsi di Indonesia, bahkan adanya banyak kasus mega-korupsi yang dilatarbelakangi kepentingan politik itu, sebagian besar di antaranya berupa suap dan gratifikasi.

Sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan, presiden sejatinya tidak tinggal diam atas masalah ini. Presiden harus mengambil sikap agar potensi konflik berkepanjangan antara kepolisian dan KPK tidak terjadi. Lebih dari itu, agar komitmen presiden dalam rangka pemberantasan korupsi seperti yang telah dijanjikannya dapat terus terjaga. Mungkin contoh bisa diambil dari apa yang ada di Singapura dan Tiongkok, dua lembaga yang tergolong berhasil dalam memberantas korupsi, mereka menyatukan penanganan masalah korupsi di bawah satu lembaga. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi di bawah satu atap oleh KPK, barangkali merupakan ide yang lebih relevan dari pada harus membentuk densus tersebut.

(Despan Heryansyah. Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor FH UII. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 20 Oktober 2017)

BERITA REKOMENDASI