Digitalisasi Buku

Sudaryanto MPd
Penulis adalah Dosen PBSI FKIPUAD

BUKU adalah salah satu sumber energi dan kebebasan bagi mereka yang haus ilmu pengetahuan. Kata-kata inspiratif milik Bung Hatta itu beresonansi kembali saat kita menyambut Hari Buku Nasional, 17 Mei besok. Saat ini, buku menjadi pilihan masyarakat selama menjalani masa bekerja atau belajar dari rumah, terutama dalam wujud buku digital. Pertanyaannya kini, apa dan bagaimana prospek buku digital di era mendatang?

Sekitar akhir Maret 2020 yang lalu, penerbit Australian National University (ANU) mengumumkan bahwa buku, jurnal, dan buku teks terbitannya gratis diunduh selama masa pandemi Covid19. Pengumuman itu menjadi semacam oase bagi para dosen, akademisi, dan peneliti, yang selama ini sulit membeli buku terbitan penerbit ANU lantaran mahal.

Buku The Bugis Chronicle of Bone seharga $45.00, atau sekitar Rp 430.000. Cukup mahal. Upaya penggratisan buku, jurnal, dan buku teks oleh penerbit ANU itu bagian dari digitalisasi buku. Sejauh ini, belum ada penerbit nasional, baik penerbit kampus (Gadjah Mada University Press, UI Press, dll) maupun penerbit umum (Penerbit Buku Kompas, Gramedia, dll) melakukan hal serupa. Mungkin, para penerbit nasional itu masih menganggap bahwa digitalisasi buku akan mendatangkan kerugian besar bagi mereka dan penulis bukunya.

Sebenarnya, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (disingkat Sisbuk). Di dalam aturan tersebut, ada lima wewenang pemerintah terhadap dunia perbukuan nasional. Pertama, menetapkan kebijakan pengembangan sistem perbukuan.

Kedua, menetapkan kebijakan pengembangan budaya literasi. Ketiga, mengembangkan sistem perbukuan yang sehat. Selanjutnya, keempat, memberikan insentif fiskal untuk pengembangan perbukuan. Dan kelima, membina, memfasilitasi, dan mengawasi penyelenggaraan sistem perbukuan.

Di antara kelima wewenang itu, hemat penulis, butir kedua sudah mulai terlihat dari munculnya Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang diinisiasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Namun, empat butir lainnya tampak kurang/tidak maksimal diwujudkan pemerintah. Ada kesan, pemerintah masih setengah hati dalam mengurusi dunia perbukuan di Tanah Air.

Fenomena pembajakan buku masih terjadi di manamana. Seorang editor buku pernah curhat kepada penulis bahwa buku terbitan milik penerbit tempat ia bekerja dibajak. Buku seharga Rp 300.000, kata dia, difotokopi dan dijual dengan banderol harga Rp 75.000. Anehnya, pemerintah pusat dan daerah tak bereaksi apa-apa terkait fenomena pembajakan ini.

Pemerintah, dalam hal ini Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balibangbuk) Kemendikbud RI, perlu memberikan insentif pajak (sekitar 60% – 70%) terhadap semua penerbit buku, terutama yang menjadi anggota Ikapi. Khusus penerbit berbasis kampus, insentif pajak ditambahkan menjadi 70% – 80%.

Ditambahkan lagi, adanya kemudahan mengakses ISBN oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, bagi para penerbit buku. Jika pajak kertas masih tinggi, pemerintah dapat mencari jalan keluarnya, yaitu mengoptimalkan digitalisasi buku. Pihak penerbit buku, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat bersinergi terkait upaya digitalisasi buku.

Selama menjalani masa bekerja atau belajar dari rumah, masyarakat saat ini tetap dapat memenuhi gizi literasi dengan mengakses buku-buku digital. Tak hanya buku, tetapi juga koran-koran digital menjadi bahan literasi rumahan kita semua. Melalui momentum Hari Buku Nasional besok, usaha digitalisasi buku perlu kita perkokoh.

Urusan royalti dan tata teknis digitalisasi buku dapat dirembuk di kemudian hari. Yang terpenting, pihak pemerintah, penerbit, dan masyarakat dapat saling membantu dan menciptakan atmosfer yang baik demi pemajuan dunia perbukuan. Tanpa itu, slogan menuju Indonesia unggul tetap slogan belaka; tak ada makna apa-apa.

BERITA REKOMENDASI

Mudik Virtual

22 Mei 2020

Pasar Rakyat

18 Mei 2020

Akhir Pandemi

15 Mei 2020

Kerja Sama

14 Mei 2020

Era New Normal

12 Mei 2020

Pandeminomics

9 Mei 2020