Genderang Kontestasi Dimulai

Editor: Ivan Aditya

DENGAN dilaluinya tahapan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon (paslon) kepala daerah, genderang kontestasi Pilkada 2018 secara resmi ditabuh. Dalam waktu dekat tahapan kampanye segera dimulai yakni dari 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Setelah masa kampanye pilkada akan memasuki masa tenang pada 23-26 Juni 2018 dan pemungutan suara akan dihelat 27 Juni 2018.

Para paslon akan berupaya meraih dukungan para pemilih dalam masa kampanye tersebut. Namun demikian, tentunya dengan caracara yang bermartabat. Sebab, kontestasi pilkada bukanlah pertarungan saling menjatuhkan antarpaslon maupun antarpendukung. Kontestasi pilkada adalah adu strategi untuk menarik hati pemilih. Segala macam strategi boleh dipertandingkan untuk mencapai kemenangan sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang tidak menabrak aturan.

Berkaca pada Pilkada 2017 banyak pelanggaran dilakukan dalam masa kampanye. Untuk meraih kemenangan paslon dan tim suksesnya ternyata sering menghalalkan cara yang jelas-jelas masuk kategori pelanggaran. Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tahapan kampanye merupakan etape yang paling banyak terjadi dugaan pelanggaran. Dalam catatan lembaga tersebut, terdapat 781 temuan dugaan pelanggaran tahapan kampanye pada Pilkada 2017 lalu. Dugaan pelanggaran yang terjadi adalah politik uang, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan, pelanggaran atas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kampanye di luar jadwal, pelibatan kepala desa dalam kampanye, perusakan APK dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye (Bawaslu, 2018).

Dari keseluruhan temuan tersebut, politik uang dan ketidaknetralan ASN masih saja masuk peringkat terbesar. Dari waktu ke waktu persoalan ini terus mencemari penyelenggaraan pilkada. Jika dipersentasekan, politik uang sebagai pelanggaran yang paling banyak terjadi mencapai 34 % dari seluruh pelanggaran. Sedangkan ketidaknetralan ASN sebanyak 16,5%.

Sayangnya, dalam data tersebut tidak terekam pelanggaran kampanye dengan penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk memengaruhi pilihan politik. Padahal dalam Pilkada 2017 kampanye berbau SARA terlihat marak dalam bentuk status, foto dan video yang tersebar melalui media sosial. Di luar media sosial juga muncul selebaran dan spanduk yang bernada provokatif serta memecah belah masyarakat.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut harus diantisipasi agar tidak terus marak dalam kampanye pilkada. Apalagi pilkada serentak 2018 ini melibatkan sejumlah provinsi dengan jumlah suara besar. Terlebih, di sejumlah daerah berlangsung head to head alias hanya diikuti dua pasangan calon. Potensi rawan pelanggaran tentu besar karena kompetisinya yang sangat ketat.

Karenanya, Bawaslu harus lebih bertaji dalam menegakkan aturan terhadap pelanggaran-pelanggaran pada pilkada. Ia harus tegas dalam menetapkan pelanggaran pada temuan yang dilaporkan. Ini akan menjadi efek jera bagi para pelaku pelanggaran aturan pilkada. Sebagaimana kasus dipenjaranya Camat Sambirejo, Sragen karena melanggar netralitas ASN. Saat ini para ASN tidak berani bertindak tidak netral. Kalaupun ada yang berani sifatnya sembunyisembunyi. Setidaknya tidak lagi dilakukan terang-terangan.

Demikian juga untuk kasus politik uang dan SARA. Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya menggelar deklarasi penolakan. Sikap berani Bawaslu sangatlah ditunggu. Kaitannya dengan politik uang, saat ini sudah ada perluasan kewenangan untuk menindak pelanggaran politik uang yang terjadi hingga hari H.Aturan dan sanksinya sudah jelas. Yang dibutuhkan adalah implementasi dan bukti konkretnya. Sedangkan terkait kampanye berbau SARA memang sejauh ini belum mampu tertangani dengan efektif oleh Bawaslu. Belum terlihat ada tindakan tegas terhadap para pelaku politik SARA. Perlu ada terobosan yang bisa memberi efek jera. Jika tidak, SARAakan terus laris menghiasi pilkada.

(Ahmad Sabiq MA. Penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 16 Februari 2018)

BERITA REKOMENDASI