Holding Company

Editor: Ivan Aditya

AKHIR tahun 2017 terjadi diskusi publik yang berujung pro dan kontra dibentuknya holding BUMN tambang oleh Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Holding BUMN tambang telah resmi terbentuk, pemegang saham PT Timah (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk, telah merestui perpindahan saham pemerintah ke PT Indonesia Asahan Inalum (Persero).

Pada awal tahun 2018, pemerintah merencanakan membentuk holding BUMN migas. Diskusi publik baik yang pro dan kontra juga mengemuka di berbagai media. Kementerian BUMN akan menggabungkan BUMN Gas Indonesia, yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) ke dalam BUMN migas, yakni PT Pertamina melalui mekanisme inbreng saham pemerintah di PGN ke Pertamina. Implikasinya PGN bakal berubah status menjadi bukan lagi BUMN. Rencana pembentukan holding BUMN migas tersebut menunggu persetujuan presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Tulisan ini fokus pada pengertian, tujuan, proses, kelebihan dan keterbatasan dari holding company terutama dari aspek manajemen.

Holding company (perusahaan induk) adalah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan. Melalui pengelompokan perusahaan ke dalam induk perusahaan, dimungkinkan terjadinya peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan.

Tujuan pembentukan holding company adalah membentuk sinergi antar-anak perusahaan melalui koordinasi, pengendalian, serta pengelolaan yang dilakukan oleh induk perusahaan. Sejalan dengan tujuan pembentukan holding, maka program holding company akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Meningkatkan proses penciptaan nilai dan pangsa pasar.
2) Meningkatka efisiensi manajemen anakanak perusahaan.
3) Melakukan koordinasi agar dapat akses ke pasar internasional.
4) Mendapatkan sumber dana yang lebih murah dan lebih besar.
5) Mengalokasikan modal dan melakukan investasi strategis secara lebih luas.
6) Mengembangkan kemampuan manajemen puncak.

Proses pembentukan holding company akan menemui kesulitan apabila dilakukan secara tergesa-gesa dengan proses inbreng yang direncanakan akan dilakukan oleh kementerian BUMN. Proses inbreng merupakan proses penggabungan kepemilikan saja, tanpa memperhatikan bagaimana dampak yang muncul bila beberapa perusahaan bergabung menjadi satu. Permasalahan yang sangat sulit yang membutuhkan perencanaan dan persiapan dengan jangka waktu yang panjang adalah permasalahan budaya organisasi.

Budaya organisasi merupakan ‘kepribadian’ dan nilai-nilai yang menjadi pegangan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta bagaimana mereka harus berperilaku di dalam organisasi. Budaya organisasi ini merupakan cara pandang anggota organisasi dan menjadi tolok ukur dalam segala tindakan. Resistensi pembentukan holding company akan dapat ditekan bila penggabungan perusahaan dilaksanakan mulai dari bawah (bottom-up) dengan proses alami.

Proses tersebut harus dimulai dari keterbukaan komunikasi untuk melihat berbagai persoalan terkait pengelolaan sumber daya manusia dan potensi terjadinya benturan atau konflik yang mungkin terjadi pada saat penggabungan perusahaan menjadi anak-anak perusahaan.

Holding company memang merupakan langkah yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi, memenangkan persaingan, meningkatkan permodalan, dan meningkatkan pengelolaan. Kelemahan holding company akan muncul bila proses pembentukannya dilakukan secara tergesa-gesa dengan hanya menggabungkan modal (top-down) tanpa melihat proses yang ada di dalamnya. Kelemahan ini justru akan muncul setelah terjadinya penggabungan yang tidak diikuti komunikasi dan penyatuan berbagai perbedaan nilai-nilai atau budaya organisasi yang dimiliki masing-masing perusahaan.

Kembali pada rencana pembentukan holding BUMN Migas, pemerintah (cq. Kementerian BUMN) tentu telah menghitung keuntungan dan kerugian yang kemungkinan akan timbul. Pemerintah diharapkan juga mendengarkan pendapat dari berbagai pemangku kepentingan. Penulis berharap keputusan pemerintah nantinya didasarkan pada pertimbangan utama untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

(Dr D Wahyu Ariani SE MT. Dosen Fakultas Ekonomi UK Maranatha Bandung dan Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 20 Februari 2018)

BERITA REKOMENDASI