Iklim Investasi

Editor: Ivan Aditya

PERTUMBUHAN ekonomi dapat bersumber dari permintaan agregat dan penawaran agregat. Dari sisi permintaan, investasi atau penanaman modal menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Faktor-faktor penentu yang lain adalah konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah (APBN/APBD), dan ekspor bersih (net export). Selanjutnya dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal fisik, modal finansial, modal insani, modal teknologi, dan modal sosial.

Tidak mengherankan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) berusaha untuk mendatangkan investor agar melakukan investasi di wilayahnya. Dengan meningkatnya investasi, baik asing/PMA maupun domestik/PMDN, maka diharapkan terjadi akselerasi roda perekonomian yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Pemerintah daerah (Pemda) DIY juga telah menerapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan arus investasi. Dinamika investasi akan mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap pemerintah daerah senantiasa menciptakan iklim investasi yang dapat menggairahkan penanaman modal. Pemda DIY sudah berusaha keras untuk menggairahkan iklim investasi. Salah satu upaya yang dilakukan dengan membentuk Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY. BKPM DIY ditetapkan berdasarkan Perda DIY Nomor 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembentukan badan ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor.

Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi. Tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup (Asian Development Bank, 2005):

(1) Kondisi ekonomi makro termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik. (2) Kepemerintahan dan kelembagaan termasuk kejelasan dan efektivitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil.

(3) Infrastruktur mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air. Selanjutnya menurut KPPOD dan Asia Foundation (2009), terkait dengan daya tarik investasi di suatu daerah, ada beberapa faktor dan variabel penentu daya tarik tersebut. Faktor dan variabel termaksud;:

(1) Faktor kelembagaan (variabel kepastian hukum, variabel keuangan daerah, variabel aparatur: wewenang dan pelayanan, variabel perda). (2) Faktor sosial politik (variabel sospol: stabilitas politik, konflik masyarakat, unjuk rasa, partisipasi masyarakat, variabel keamanan, dan variabel budaya). (3) Faktor ekonomi daerah (variabel potensi ekonomi dan variabel struktur ekonomi).

(4) Faktor tenaga kerja dan produktivitas (variabel biaya tenaga kerja, variabel ketersediaan tenaga kerja, dan variabel produktivitas tenaga kerja) (5) Faktor infrastruktur fisik (variabel ketersediaan: pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan, telepon, dan listrik dan variabel kualitas).

Berdasarkan data BKPM DIY (2017) bahwa realisasi investasi di DIY mengalami peningkatan, namun di sisi lain sebaran investasi masih belum merata. Lokasi investasi, baik PMDN dan PMA, terkonsentrasi di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul nilai realisasi investasi relatif lebih kecil. Jika dicermati lebih jauh, hal tersebut sebenarnya dapat dimaklumi karena kondisi infrastruktur fisik (jalan, komunikasi, dan listrik) di Kota Yogyakarta dan Kabupaten relatif lebih baik dibandingkan di ke-3 wilayah kabupaten lainnya. Di samping itu, peluang investigasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman lebih besar khususnya investasi yang terkait dengan sub-sektor pendidikan dan sub-sektor pariwisata.

Di masa mendatang seharusnya ada peningkatan realisasi nilai investasi di Kabupaten Gunungidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulonprogo. Di wilayah Kabupaten Gunungkidul, wisata alam pantai dan karst relatif potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Kemudian Kabupaten Bantul tentu akan mendapat efek pengganda dari pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan pembangunan bandara baru. Selanjutnya untuk Kabupaten Kulonprogo tentu akan mendapat efek pengganda yang besar dari pembangunan bandara baru sehingga realisasi investasi juga meningkat. Dengan kondisi tersebut diharapkan ketimpangan sebaran lokasi investasi dapat berkurang secara bertahap.

(Y Sri Susilo. Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta, Dosen Fakultas Ekonomi UAJY & Alumnus PDIE FEB UNS.  Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 19 Januari 2018)

BERITA REKOMENDASI