Impor Dosen

Editor: Ivan Aditya

PRO-KONTRA Program Impor Dosen (PID) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) membuat heboh. Bukan hanya di DPR, terlebih di perguruan tinggi (PT). Para dosen yang sudah galau dengan pelbagai persyaratan administratif dan lainnya yang dirasa menekan, kian tertekan.

Program sertifikasi dosen (serdos) yang sebelumnya menggembirakan, kini tidak lagi nyaman. Ancaman dicabut serdosnya jika tidak melaksanakan tugas penelitian dan pengabdian masyarakat (PPM) serta publikasi hasilnya, selalu membayang. Serdos yang rata-rata diterimakan setiap dua (terkadang 3) bulan tersebut tentu saja tidak cukup untuk melaksanakan PPM kecuali jika mendapatkan hibah PPM dari perguruan tinggi, Kemenristekdikti atau institusi lain. Tentu tidak bijak jika ada ucapan: ”Jika keberatan ya jangan jadi dosen!”.

Kini wacana impor dosen ke PT di Indonesia dengan gaji fantastis — konon sekitar USD$ 3,000 ñ USD$ 5,000 atau Rp 39 juta ñ Rp 65 juta per-bulan — sangat ëmenyakitkaní dosen lokal, apapun alasannya. Gaji sebesar itu wajar dan tidak berlebihan jika hitungannya dolar. Masalahnya, nilai rupiah yang sangat rendah dibanding dolar menjadikan angka tersebut sangat fantastis bagi dosen lokal. Artinya, gaji dosen lokal yang terlalu rendah dan tidak proporsional dengan tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, publikasi karya ilmiah dan beban administratif lainnya.

Jika ada dosen kita berkesempatan mengajar di luar negeri, pasti melalui berliku tes kemampuan demi menggapai kesempatan tersebut. Bagaimana dengan dosen dari luar negeri? Cukupkah dengan kepercayaan reputasi yang bersangkutan, seperti World Class Professors (WCP) berkategori A ataupun B? Yang pasti, impor dosen juga secara implisit meragukan kualitas dosen lokal.

Semua program pemerintah pastilah dimaksudkan demi ëpercepataní pembangunan, sebagai salah satu misi Kabinet Kerja dalam upaya perbaikan di bidang pendidikan tinggi. Jika dipelajari, PID yang salah satunya berupa program WCP tidak termasuk dalam Program Nawacita pemerintahan Kabinet Kerja. Bukan sesuatu yang urgen untuk disegerakan. Akan menjadi lebih baik bila yang dilakukan adalah peningkatan kualitas dosen yang ada.

Apalagi jika dicermati, program WCP tidak secara eksplisit termaktub di dalam Nawacita. Jika ada butir keempat : meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikaní adakah relevansi antara butir tersebut dan PID? Apakah peningkatan kualitas pendidikan harus dengan cara mengimpor dosen?

WCP bisa saja dilaksanakan jika rasiodosen yang ada tidak seimbang. Karena minimnya jumlah dosen dan aset lulusan PT tidak tersedia. Ataukah alasan minimnya guru besar (GB) di Indonesia sehingga perlu mendatangkan dari luar negeri? Dalam hal ini, sudahkah eksistensi GB dalam negeri dioptimalkan kebermanfaatannya?

Banyak pertanyaan dengan rencana mendatangkan tenaga kerja asing terutama dosen asing ke negeri ini. Mengundang dosen asing atau pun sumber daya profesional telah banyak dilakukan berbagai negara maju, seperti: Amerika, Jepang, Jerman, Prancis, Korea, Australia dan Taiwan. Mereka bukan hanya mengundang akademisi melainkan juga berbagai tokoh bidang tertentu untuk dianugerahi gelar akademis dan diminta mengajar di perguruan tinggi terkait.

Bukan hal berlebihan jika program tersebut dilakukan negara maju dengan populasi yang relatif sedikit (kecuali Amerika) dan ekonomi yang mapan. Berbeda dengan kondisi Indonesia yang secara demografis over populasi dan ekonomis kurang mendukung pemanfaatan tenaga kerja asing, kecuali dalam keadaan darurat.

Negeri ini justru perlu ‘mengekspor’ sumber daya manusia (SDM) yang berlebih. Misalnya melakukan G to G penyaluran dosen ke luar negeri terutama bagi lulusan pascasarjana yang belum mendapatkan pekerjaan sementara pemerintah belum mampu menampung.

Apapun alasannya, kebijakan mengimpor SDM belum saatnya dilakukan. Ada kompleksitas permasalahan baik secara kependudukan dengan 262 juta jiwa (BPS, Agustus 2017) dan kondisi ekonomi yang saat ini semakin sulit bagi masyarakat menengah dan bawah. Kebijakan mengimpor tenaga asing hendaknya ditinjau kembali dengan mengingat fenomena pengangguran lulusan perguruan tinggi mencapai 11,19% atau setara 787 ribu dari total penganggur sebanyak 7 juta.

(Dr Hermayawati. Dosen Kopertis Wilayah V, Dpk pada UMB Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 2 Mei 2018)

BERITA REKOMENDASI