Khianati Terus

Editor: Ivan Aditya

DARI sudut pandang ilmu politik undang-undang tentang MD3 di Indonesia (biasa dikenal sebagai UU MD3 : UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) sudah sejak lama mengandung unsur pengkhianatan terhadap kepatutan sistem. Revisi terbaru nampaknya cuma melanjutkan tradisi pengkhianatan itu. Pengkhianatan (minimal penyimpangan) yang sudah cukup lama dilakukan dalam UU MD3 adalah terkait dengan relasi checks-andbalances antara eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensiil yang diterapkan di Indonesia.

Sejak reformasi salah satu penataan politik yang kita lakukan di Indonesia adalah menegaskan presidensialisme. Untuk itulah kita melaksanakan pemilihan para pimpinan eksekutif secara langsung di semua jenjang (nasional, provinsi dan kabupaten/kota). Dengan memilih pimpinan eksekutif secara langsung, kita menegaskan essensi sistem presidensiil, yakni adanya dua mandat dari rakyat. Satu mandat diberikan rakyat pada legislatif, dan satu mandat diberikan rakyat pada eksekutif. Inilah yang membedakan sistem ini dari sistem parlementer, di mana rakyat hanya memberikan satu mandat, yakni untuk legislatif.

Karena eksekutif dan legislatif memperoleh mandat secara terpisah dan langsung dari rakyat, maka hubungan keduanya lebih bersifat checks-and-balances ketimbang kendali dan evaluasi. Di level nasional, checks-and-balances itu berlangsung antara kekuasaan presidensiil dan kekuasaan legislatif. Dalam hal ini, relasi DPR adalah dengan presiden selaku sesama pemegang mandat dari rakyat. Idealnya, DPR berdialog langsung dengan presiden dalam setiap arah kebijakan yang sedang dibahas.

Tapi kenyataannya, UU MD3 justru memberi peluang besar bagi DPR untuk bermain langsung ke ranah teknis, dengan memanggil langsung para menteri dan jajarannya di kementerian untuk melakukan hearing dengan DPR. Padahal para menteri hanyalah pembantu presiden yang tak memiliki mandat dari rakyat. UU itu bahkan memungkinkan DPR untuk memanggil siapapun jika dipandang perlu. Seolah DPR memiliki kuasa eksekutif untuk turun ke detail paling kecil dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Itu semua adalah pelanggaran terhadap essensi presidensialisme. Pelanggaran itu disahkan oleh UU yang dibuat oleh DPR dan disetujui oleh presiden. Dengan UU itu kita telah mengabaikan asas kepatutan dalam menerapkan sistem yang kita pilih secara sadar.

Tak hanya essensi presidensialisme, kini UU MD3 itu mulai mencoba mengkhianati sesuatu yang lebih penting lagi, yakni essensi demokrasi. Revisi terbaru UU itu mulai berani meletakkan DPR secara terang-terangan di atas rakyat, yang sebenarnya adalah pemberi mandat terhadap para legislator. Pasal 122 dalam revisi UU itu mengatakan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Aturan ini sangat tidak patut, karena telah mengubah MKD dari pengawas internal perilaku anggota dewan menjadi alat kekuasaan untuk mengancam pihak-pihak luar. Yang pada dasarnya adalah rakyat Indonesia yang telah memberikan mandat legislatif kepada para anggota dewan lewat pemilu. Meskipun beberapa kali sejumlah anggota dewan mengatakan bahwa pasal itu tak akan melarang kritisisme dari rakyat. Namun sama sekali tak ada jaminan dalam penerapannya bahwa krisitisisme rakyat tak akan dituding sebagai tindakan merendahkan dewan dan anggota dewan.

Tanpa kritisisme dari rakyat terhadap lembaga-lembaga publik, kita tak layak menyebut diri demokratis. Untuk itu, revisi UU MD3 ini harus dibatalkan. Telah ada upaya untuk melakukan judicial review terhadap UU ini. Upaya tersebut harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Di tahap ini, Presiden Jokowi bisa membuktikan keberpihakannya pada penguatan demokrasi dengan menggagas revisi ulang UU MD3, atau menggunakan kuasa membuat peraturan pemerintah pengganti UU (PERPPU).

Yang lebih penting lagi, dalam jangka panjang DPR harus kita cegah melanjutkan tradisi mengkhianati kepatutan sistem dan demokrasi. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengamandemen UUD 1945 untuk mengatur agar penyusunan UU MD3 memperoleh supervisi yang lebih sistematis dari publik.

(Abdul Gaffar Karim. Dosen Fisipol UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 17 Februari 2018)

BERITA REKOMENDASI