Nasib Rohingya dan Kemandulan Asean

Editor: KRjogja/Gus

Nasib etnis minoritas rohingnya di  Myanmar sangat  mengenaskan. Berbagai kelompok etnis minoritas lainnya sebenarnya ada di Myanmar, seperti, Karen, Kachin, Karen, Shan dan sebagainya. Namun yang paling  mengalami persekusi adalah etnis muslim Rohingnya yang berjumlah  kurang lebih 1,2 juta orang dan berdiam di negara bagian Rakhine. Kelompok etnis ini menderita karena harus menghadapi tekanan pemerintah Manmar yang melakukan pembersihan etnis (ethnic cleansing) secara sistematis.

Bebeda dengan nasib kelompok minoritas lainnya, pemerintah Myanmar tidak pernah mau mengakui status kewarganegaraan etnis Rohingya ini. Pemerintah menganggap mereka sebagai masyarakat imigran gelap dari Bangladesh yang harus diusir. Padahal, menurut catatan sejarah, etnis Rohingnya bukanlah pendatang baru. Mereka sudah berdiam di wilayah yang didiami saat ini dari generasi ke generasi sejak abad 15 (kelima belas).

Di bawah Undang Undang Kewarganegaraan tahun  1982, etnis muslim Rohingya  tidak dicantumkan dalam daftar resmi 135 kelompok etnis yang berhak mendapatkan status kewarganegaraan. Akibatnya, etnis Muslim Rohingya  berstatus tanpa kewarga-negaraan (stateless people). Hal ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah Myanmar untuk melakukan  kejahatan kemanusiaan terhadap minoritas ini. 

Berbagai kebijakan diambil untuk mengimplentasikan rencana tersebut. Pembatasan bergerak, pembatasan akses  kesehatan, tempat tinggal, akses pendidikan,  penahanan semena-mena serta  kerja paksa. Bagi etnis  ini, bepergian juga dihambat oleh berbagai peraturan, pemeriksaan keamanan yang ketat, pemberlakuan jam malam. Situasi tersebut diperparah dengan kondisi kehidupan yang 85% miskin, over populasi, serta  fasilitas sarana kesehatan yang sangat dibatasi. 

Kondisi mengenaskan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Kondisi tersebut makin parah  selama Myanmar berada di bawah pemerintahan junta militer (1962-2011). Harapan baru muncul setelah partai National League for Democracy (NLD) pimpinan Aung San Suu kyi memenangkan pemilu. Namun harapan kandas karena kebijakan persekusi terhadap etnis Rohingnya tersebut  masih terus dilanjutkan  oleh pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi, seorang tokoh yang “terlanjur” diganjar hadiah Nobel Perdamaian karena perannya sebagai tokoh demokrasi di Myanmar.

KEGAGALAN PENDEKATAN ASEAN 
ASEAN adalah organisasi yang diakui cukup sukses berperan dalam menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Berkat ASEAN pula, hubungan harmonis antara para  pemimpin dan antar-negara tercipta dan menjadi modal penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini selama lima puluh tahun terakhir. 

Namun, bagaimana dengan masalah human security, seperti pelanggaran HAM yang beralangsung di Myanmar saat ini? Jawabannya kelihatannnya tidak menggembirakan. Organisasi ASEAN ini tidak bisa melakukan langkah-langkah yang berarti dalam menangani krisis kemanusiaan  ini. Secara kelembagaan, ASEAN sebenarnya juga sudah membentuk Komisi HAM ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights-AICHR). Namun, gerak komisi ini dibatasi dan idak bergigi karena prinsip dan kultur diplomasi ASEAN yang unik, yang dikenal sebagai “ASEAN Way.” 

Perlu dicatatat bahwa kultur  diplomasi “gaya ASEAN” berhasil dalam mendorong keharmonisan hubungan antara-negara (interstate relations)  selama lima puluh tahun ini. Gaya diplomasi tersebut merupakan pendekatan unik yang bertujuan untuk saling memahami antara negara anggota, prinsip bertetangga yang baik, kerjasama berarti yang  didasarkan kepada norma yang terdapat di dalam kesepakatan  Treaty of Amity and Cooperation (TAC). 

Kesepakatan dalam  TAC mengandung  enam prinsip atau norma-normal berikut; pertama,  saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas teritorial, identitas nasional semua anggota; Kedua, hak setiap negara anggota untuk  terbebas dari intervensi luar, subversi, maupun koersi; Ketiga, prinsip non-intervensi ke dalam urusan interal negara lain; Keempat,  penyelesaian  segala pebedaan dan sengketa dengan cara-cara damai;  Kelima, menolak penggunaan atau ancaman menggunaan kekerasan; Keenam kerjasama yang efektif antara negara-negara anggota. Norma-norma ASEAN ini diakui berhasil menjaga hubungan yang harmonis antarnegara. Normanrma tersbut juga sudah dikodifikasikan dalam Piagam ASEAN. 

Berbagai konflik antara-negara yang ada di masa lalu, seperti, ketegangan hubungan Indonesia Malaysia (konfrontasi), ketegangan hubugan Philipina dengan Malaysia (isu sabah), ketegangan hubungan Thailand dan Malaysia (isu Patani) dan sebagainya secara perlahan berhasil diredam dengan baik dan mulus karena norma-norma dalam “gaya ASEAN.” Demikian pula, para pemimpin ASEAN selalu “menjaga hati dan perasaan” guna menjaga kekompakan. 

Namun problemnya adalah, bagaimana bila terjadi pelanggaran  Hak Asasi Manusia di dalam salah satu negara anggota? Seperti,  kasus pembersihan etnis minoritas Muslim  Rohingya di Myanmar? 

DARI NON-INTERVENSI KE RESPOSNIBILITY TO PROTECT?
Karena prinsip non-intervensi dan menghormati kedaulatan masing masing, maka bisa di ”pahami” bahwa peran ASEAN untuk menangani isu semacam itu menjadi mandul. ASEAN masih memprioritaskan arti penting keamanan negara (state security) atau keamanan rejim (regime security) dari pada human security. Prinsip penghormatan kedaulatan dan prinsip non-intervensi menegaskan bahwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingnya adalah “masalah internal” Myanmar. Pemerintah Myanmar “berhak” melakukan apa saja terhadap orang-orang yang ada di dalam wilayah yurisdiksinya demi keamanan nasionalnya. Secara normatif, sesame negara anggota ASEAN harus menghormati “pembantaian itu” karena itu merupakan  urusan internal. Inilah inti permasalahnnya.   

Bisa dipahami, dengan koridor norma-norma seperti itu, yang akan dilakukan oleh negara anggota ASEAN,  seperti Indonesia,  adalah menghindari intervensi politik yang menyinggung perasaaan Myanmar atau melakukan tekanan politik terhadap pemerintah Myanmar. Yang dilakukan oleh Indonesia melalui Menteri Luar Negeri adalah melakukan pendekatan persahabatan dengan mengirim “bantuan kemanusian” bagi yang terdampak. Prinsip persahabatan ditekankan, pernyataan yang meyinggung perasaan dihindari. 

Ketidak relevanan prinsip “non-intervensi” inilah yang kemudian memunculkan gagasan “constructive engagement” yang pernah dilontarkan oleh mantan sekretaris jenderal ASEAN, Surin Putsuwan sejak tahun 1999. Sebenarnya, konsep constructive engagement masih relative lunak, tidak jauh dari prinsip non-intervensi. Namun, gagasan lunak itupun tidak mendapat respons positif dari negara-negara anggota ASEAN 

Gagasan yang lebih jauh lagi dari prinsip non-interveinsi ala westphalian adalah gagasan atau norma baru yang disebut sebagai resposnibility to Protect (disingkat R2P). Untuk menghadapi problem pelanggaran HAM. Pada bulan Januari 2009, Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan sebuah laporan tentang “Responsibility to Protect”  (tanggung jawab untuk melindungi). Norma baru ini menegaskan  perlunya  kewajiban setiap negara di dunia untuk melindungi warganya  dari resiko kemungkinan  terjadinya  ancaman genosida, pembersihan etnis,  dan kejahatan masal lainnya. 

Norma R2P menetapkan tiga pilar tanggung jawab: Pilar pertama, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari empat kejahatan kekejaman massal: genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis; Pilar kedua, komunitas internasional yang lebih luas memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan membantu negara-negara individu dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Pilar ketiga, jika sebuah negara secara nyata gagal melindungi warganya, masyarakat internasional harus siap untuk mengambil tindakan kolektif yang tepat, tepat waktu dan menentukan dan sesuai dengan Piagam PBB.

Prinsip-prinsip R2P tersebut berasal dari sebuah laporan Komisi Internasional untuk Intervensi dan Kedaulatan Internasional tahun 2001 dan sudah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Inilah prinsip baru yang perlu mendapat perhatian para pemimpin ASEAN. Tentu prinsip ini akan ditentang oleh negara-negara anggota ASEAN yang sudah nyaman dengan prinsip non-intervensi. Namun, jika para pemipin ASEAN tidak berani melakukan pergeseran normatif, bisa dipastikan peristiwa pembantaian etnis Rohingnya saat ini akan terus mungkin terjadi.

Karena krisis kemanusian masih terus berlanjut, perlu dilakukan dua hal. Pertama, bantuan kemanusiaan harus segera diberikan. Pemeritah Indonesi yang pro-aktif melakukan kebijakan ini perlu mendapat apresiasi. Kedua, tekanan politik terhaadap Myanmar terus perlu dilakukan. Tekanan politik ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah melangar norma internasional dan tidak bisa diterima oleh masyarakat interasional. Tekanan ekonomi juga perlu dilakukan walau keefektivitasannya diperdebatkan mengingat China—salah satu negara anggota tetap dewan keamanan PBB—adalah mitra pemerintah Myanmar selalu mendukung posisi Myanmar. (*) 

Dr Ali Muhammad
Dosen Hubungan Internasional. 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

BERITA REKOMENDASI