Pemasungan Itu Tindak Pidana Berat

Editor: Ivan Aditya

”BANGUNLAH jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya”. Sepenggal lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengisyaratkan membangun jiwa harus lebih didahulukan. Dan tahun 1990 World Health Organization (WHO) melaporkan sakit kejiwaan merupakan 5 dari 10 masalah kesehatan utama yang menyebabkan disabilitas. Ke-5 masalah kesehatan jiwa tersebut meliputi depresi, gangguan bipolar, alkoholisme, obsesif kompulsif dan skizofrenia.

Tahun 1992 World Federation of Mental Health (WFMH) didukung WHO mencanangkan peringatan World Mental Health Day (Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, HKJS) setiap 10 Oktober. Peringatan HKJS bertujuan untuk menghormati hak-hak orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), memperluas program pencegahan masalah kesehatan jiwa dan memperluas pelayanan. Juga mendekatkan akses, dan meningkatkan upaya kesehatan jiwa secara optimal.

WHO Memprediksi

Masalah kesehatan jiwa ini mendunia karena dapat terjadi dimana dan pada siapa saja. Hanya orang yang memiliki mental kuat menghadapi kerasnya kehidupan, padatnya penduduk, mobilitas, dan persaingan yang tinggi yang bertahan hidup dengan baik. Tekanan dapat berasal dari lingkungan pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. WHO memprediksi tahun 2020 depresi akan menjadi penyakit urutan kedua yang menimbulkan beban kesehatan. Data WFMH (2016) menunjukkan 1 dari 4 orang dewasa akan mengalami masalah kesehatan jiwa pada suatu waktu dalam hidupnya. Data WHO (2016) menunjukkan sekitar 35 juta orang depresi, 60 juta orang bipolar, 21 juta skizofrenia, serta 47,5 juta demensia.

Sebetulnya sejak lama Indonesia peduli kesehatan jiwa, terbukti sejak orde lama telah memiliki UU 3/1966. Undang-undang tersebut diganti oleh UU 23/1992. Selanjutnya UU 36/2009 menggantikan UU 23/1992 tanpa diikuti hadirnya Peraturan Pemerintah yang diamanatkan. Hingga UU 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa diundangkan. Disini terlihat, perhatian pemerintah terhadap kesehatan jiwa masih kurang. Perbandingan antara jumlah ODMK dan ODGJ dengan sarana/prasarana perawatannya tidak sebanding. Banyak ODMK dan ODGJ dipasung atau berkeliaran di jalan. Pemerintah lebih fokus kepada kesehatan fisik daripada kesehatan jiwa. Padahal banyak orang menderita sakit fisik seperti jantung, stroke, dan diabetes yang dipicu oleh kondisi kejiwaannya. Sebaliknya sakit fisik tersebut dapat berakibat terganggu jiwanya.

Lebih Peduli

ODMK dan ODGJ berhak mendapat perlakuan serta martabat yang setara dengan masyarakat lainnya, sebagaimana diamanatkan The Universal Declaration of Human Rights PBB. Dalam Pasal 2 UU 18/2014 diatur bahwa upaya kesehatan jiwa berasaskan keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, dan nondiskriminasi. Selanjutnya Pasal 70 ayat (1) f UU 18/2014 mengatur ODGJ berhak mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/- atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 86 UU 18/2014.

Dengan memperingati HKJS diharapkan pemerintah dan masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan jiwa. Yakni kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU 18/2014. Kepedulian tersebut dapat dibuktikan dengan pemerintah meningkatkan lagi sarana dan prasarana Rumah Sakit Jiwa. Sedang masyarakat memperhatikan lingkungan sekitar dengan dimulai dari kerabat terdekat.

Marilah mulai sekarang kita peduli terhadap kesehatan jiwa diri sendiri, keluarga, dan orangorang di sekitar kita. Selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia.

(Dr Drs Muhammad Khambali SH MH. Dosen Fak Hukum UCY, advokat PeradI DIY, alumnus PDIH (S3) Fak. Hukum Unissula Semarang, Dr Sri Endah Wahyuningsih SH MHum, Sekretaris PDIH (S3) Fak Hukum Unissula Semarang. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 9 Oktober 2017)

BERITA REKOMENDASI