Pembangunan Kependudukan

Editor: Ivan Aditya

SETIAP libur panjang, kota-kota besar di Jawa, terutama di berbagai tempat wisata terjadi kemacetan yang luar biasa. Fakta ini setidaknya menunjukkan betapa sudah padatnya penduduk di Pulau Jawa. Pulau ini hanya sekitar 8% dari luas Indonesia, namun menampung hampir 60% jumlah penduduk Indonesia. Fakta lain yang menyedihkan adalah semakin rusaknya hutan/SDA di luar Jawa yang selama ini menjadi tumpuan harapan negeri. Daya dukung lingkungan juga makin lemah, akibat sebagian besar hutan-hutan di luar Jawa sudah dikapling menjadi calon lahan kelapa sawit.

Dari fenomena singkat ini menarik untuk melihat program pembangunan kependudukan yang telah dicanangkan dalam deretan Nawacita. Dalam agenda 5 Nawacita disebut meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui antara lain pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).

Berbicara tentang KB tak lepas zaman Pak Harto. Meski dulu dicibir, harus diakui zaman itu program KB mampu menurunkan angka total fertility rate (TFR) atau rata-rata ibu melahirkan dari angka 5,3 pada tahun 70-an menjadi 2,6 pada tahun 2010-an akhir. Jika program KB tidak berhasil, hampir dipastikan kini jumlah penduduk Indonesia akan lebih dari 400 juta jiwa. Padahal dengan jumlah sekitar 237 juta jiwa (Sensus Penduduk 2010) saja sudah seperti ini permasalahannya.

Menurut Sensus Penduduk 2010, laju pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,49% per tahun (turun dari 2,31 % pada tahun 70-an). Ini artinya sekitar 3,5- 4 juta bayi lahir setiap tahun di negeri ini. Dengan asumsi pertumbuhan penduduk sebesar itu, maka pada tahun 2060, jumlah penduduk Indonesia mencapai 470 juta jiwa. Umumnya negeri yang TFR-nya tinggi, pendapatan per kapitanya rendah. Demikian juga derajat kesehatannya, seperti tingginya angka kematian ibu melahirkan atau angka kematian bayi, serta angka kesakitan lainnya.

Jika ini yang terjadi, maka bonus demografi yang diproyeksikan akan terjadi pada tahun 2020-2035, tidak akan berarti. Bonus demografi hanyalah perubahan struktur umur, yakni jumlah umur produktif (15-64 tahun) diperkirakan lebih dari dua kali lipat dari umur yang tidak produktif (umur 0- 14 tahun ditambah umur 65 tahun ke atas).

Data Sensus Penduduk 2010 menunjukkan lebih dari 50 % pekerja kita rata-rata hanya lulusan Sekolah Dasar. Demikian pula rata-rata lama pendidikan tidak sampai 8 tahun. Ini artinya sebuah tantangan yang besar. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada lampiran N telah ditegaskan adanya pembagian urusan pengendalian kuantitas penduduk dari pusat, provinsi sampai kabupaten/kota yang harus padu dan sinkron. Otonomi daerah serasa telah ëmembebaskaní kabupaten/kota membenahi urusan ini. Namun umumnya pembangunan kependudukan dan KB masih dipandang sebelah mata, karena barangkali hasilnya tidak segera terlihat seperti halnya pembangunan fisik. Urusan pembangunan kependudukan dan KB dicampur dengan berbagai urusan seperti pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, urusan sosial, bahkan dengan urusan ketahanan pangan atau lainnya. Akibatnya, tidak fokus.

BKKBN telah mencanangkan arah kebijakan pembangunan kependudukan tahun 2015-2019, di antaranya : 1). Upaya menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana (KKB); 2). Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan KKB di pusat dan daerah, serta 3). Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai.

Kelemahan saat ini adalah belum terwujud secara optimal koordinasi terpadu antara pusat dan daerah, dan lintas sektor/kementerian/lembaga, terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang KKB. Demikian juga dalam setiap rancangan pembangunan, analisis dampak kependudukan terhadap sektor lainnya tidak begitu ditonjolkan, apalagi menyangkut penelitian dan pengembangan pembangunan bidang KKB. Padahal analisis tersebut akan mendasari perumusan parameter pembangunan sebagai rekomendasi dalam penyusunan dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB yang sinergi dengan pembangunan sektor lainnya.

Karenanya, program-program advokasi, sosialisasi, dan literasi, dan fasilitasi penyusunan kebijakan pembangunan KKB kepada seluruh pemangku kebijakan penting untuk dilakukan.

(Prof Dr Saratri Wilonoyudho. Guru Besar Ilmu Kependudukan, Ketua Koalisi Kependudukan Jawa Tengah. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 5 Februari 2018)

BERITA REKOMENDASI