Pendidikan Sistem Ganda

Editor: Ivan Aditya

SETELAH pembangunan infrastruktur, Bangsa Indonesia memasuki era pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan SDM menjadi tugas pendidikan. Pendidikan seperti apa? Demikian pertanyaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pidato tanpa teks saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah akhir Februari 2018 lalu.

Menjawab pertanyaan seperti ini tidak semudah membalik telapak tangan. Falsafah pendidikan Indonesia yang selama ini dianut didominasi faham non-pragmatis. Lembaga pendidikan bukan ëpabrikí tenaga kerja. Lulusan lembaga pendidikan tidak untuk siap kerja, tetapi untuk siap latih. Faham non-pragmatis baik adanya, namun realitas jumlah angkatan kerja usia muda melimpah. Menyongsong bonus demografi 2045 ëmemaksaí pendidikan menghasilkan tenaga kerja terdidik dan terlatih dan bukan siap latih.

Salah satu alternatif menghasilkan tenaga kerja terdidik dan terlatih melalui pendidikan sistem ganda. Pengalaman di banyak negara, pendidikan sistem ganda mampu menghasilkan tenaga kerja terdidik dan terlatih secara efektif. Di Jerman misalnya, pendidikan sistem ganda tidak semata-mata menghasilkan tenaga kerja, tetapi sekaligus upaya percepatan kesejahteraan rakyat. Kontribusi besar untuk jumlah besar kaum muda yang berketerampilan dan memiliki kompetensi vokasi yang relevan sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

Konsep pendidikan sistem ganda sangat sederhana. Menyatukan pendidikan dan pelatihan keterampilan vokasi bagi anak didik jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang memutuskan untuk melanjutkan karier di luar bidang akademik. Di Indonesia dikenal sebagai sistem magang. Di Jerman dikembangkan sebagai sistem magang sinergis. Pelatihan vokasi yang merupakan usaha bersama yang dirintis pemerintah dengan dunia usaha dan dunia industri melibatkan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Di Jerman terdapat 356 jenis profesi praktis. Artinya, pekerjaan yang ditawarkan sangat spesifik dan sangat teknis. Mulai dari pekerjaan rumah tangga hingga pekerjaan industri teknologi tinggi. Dari membuat ’jajanan pasar’ sampai dengan finishing kapal pesiar mewah.

Anak-anak muda yang duduk di bangku pendidikan menengah dan pendidikan tinggi membagi waktu antara sekolah/kuliah kejuruan dan belajar (magang) di tempat kerja. Mereka menghabiskan waktu dua hari dalam seminggu untuk belajar teori di bangku sekolah/kuliah dan tiga hari di tempat perusahaan industri tertentu untuk praktik. Setelah menyelesaikan studinya, siswa/mahasiswa tersebut disertifikasi sebuah asosiasi lokal. Selain memberi bekal portofolio untuk tenaga kerja baru yang berpengalaman, sertifikasi juga untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan komunitas dunia kerja dan dunia industri memperoleh tenaga kerja yang benar-benar berkemampuan.

Jika pendidikan sistem ganda diterapkan di Indonesia maka yang harus dilakukan segera adalah pemetaan profesi spesifik yang secara prediktif dibutuhkan dua atau tiga dasa warsa ke depan. Setidaknya dilakukan penataan ulang jurusan dan program studi kejuruan di perguruan tinggi dan program keahlian dan kompetensi keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Di SMK misalnya, saat ini berdasar Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 330/D.D5/KEP/KR/2017 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan Nasional (A), Muatan Kewilayahan (B), Dasar Bidang Keahlian (C1), Dasar Program Keahlian (C2), dan Kompetensi Keahlian (C3), terdapat 9 bidang keahlian, 48 program keahlian, dan 136 kompetensi keahlian. Pertanyaannya, apakah 9 bidang keahlian, 48 program keahlian, dan 136 kompetensi keahlian tersebut telah memenuhi kriteria sebagai profesi spesifik yang dibutuhkan dalam pendidikan sistem ganda? Bandingkan, pada tahun 1969 di Jerman telah teridentifikasi 356 jenis profesi spesifik. Jangan sampai kompetensi keahlian yang disiapkan saat ini tidak memiliki keterkaitan dan kesepadanan (link and match) dengan kebutuhan dunia kerja.

Pemetaan prediktif profesi spesifik menjadi sangat penting. Menurut sejarah, di Nusantara mulamula hanya dikenal tiga lapangan pekerjaan, ialah pertanian, perdagangan, dan pertukangan. Baru, ketika pemerintah kolonial masuk mulai muncul 47 jenis pekerjaan pada akhir abad XIX, dari makelar (blantik) kuda sampai jaksa negara. Sebagaimana yang digambarkan RNg Ranggawarsita (1802- 1873) dalam Serat Jeyengbaya (1822). Tentu saja pada era revolusi industri 4.0 saat ini profesi spesifik tidak lagi hanya berjumlah puluhan, namun bisa ratusan. Hal inilah yang perlu dikaji secara cermat.

(Ki Sugeng Subagyo, Praktisi Pendidikan dan Kebudayaan. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 21 Maret 2018)

BERITA REKOMENDASI