Penundaan Pilkada

Ketentuan pasal 122 ayat (3) mengatur kewenangan menteri dalam negeri menetapkan pemilihan lanjutan atau pemilihan susulan dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Ketentuan pasal 122 ayat (4) mengatur kewenangan Gubernur menetapkan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan dalam hal terjadi gangguan terhadap pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.

Secara spesifik UU No 10/2016 tidak mengatur siapa yang memiliki kewenangan menetapkan pemilihan lanjutan atau pemilihan susulan jika skala gangguan bersifat nasional, seperti saat ini. Karena itu menurut hemat penulis dibutuhkan suatu payung hukum berskala nasional untuk menetapkan penundaan pilkada serentak, yang berimplikasi pada pemilihan lanjutan sebagaimana dibahas di atas.

Payung hukum tersebut tidak cukup kesepakatan KPU RI dengan Komisi II DPR, akan tetapi harus dalam bentuk UU atau minimal setara dengan itu seperti Perpu. Payung hukum ini penting bagi KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk mempertanggung jawabkan keuangan dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020 yang tertunda. Apalagi jika penundaan nanti melewati tahun anggaran 2020.

Secara politik, penundaan ini pasti menimbulkan kontraksi politik yang dinamis. Peta-peta politik berubah, seiring dengan berbagai isu. Koalisi yang hampir final menjelang tahapan pencalonan pasangan calon oleh partai atau gabungan partai politik, bisa bergeser.

Tantangan paling menarik dalam pilkada yang ditunda ini adalah bagi para petahana yang akan segera berakhir masa jabatannya, sehingga harus ditunjuk pejabat sementara. Kontrol politik petahana terhadap birokrasi pemerintah daerah bisa agak kendur karena tidak lagi menjabat sebagai pejabat definitif.

Harapannya adalah netralitas birokrasi dalam pemilihan kepala daerah bisa sedikit diperbaiki, karena adanya jarak kontrol politik terhadap birokrasi itu. Di sisi lain para penantang memiliki waktu tambahan untuk ëmenggiatkaní sosialisasi dan pendekatan kepada pemilih. Harapannya, persaingan politik yang sehat dapat dihasilkan.

Sehingga pemilu yang jurdil bisa dilaksanakan. Bagi pihak penyelenggara, waktu tambahan yang tersedia bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik pemilih. Kini menggunakan ruangruang virtual, bisa jadi jangkauan edukasi pemilih lebih luas. Diskusi-diskusi online bisa dilaksanakan dengan biaya relatif lebih murah untuk meningkatkan kualitas demokrasi. (Artikel ini dimuat di kolom Analisis, SKH Kedaulatan Rakyat Sabtu 18 April 2020)-f

 

 

BERITA REKOMENDASI

Mudik Virtual

22 Mei 2020

Pasar Rakyat

18 Mei 2020

Digitalisasi Buku

16 Mei 2020

Akhir Pandemi

15 Mei 2020

Kerja Sama

14 Mei 2020

Era New Normal

12 Mei 2020