Perempuan dan Hari Ibu

Editor: Ivan Aditya

SETIAP tanggal 22 Desember, ada suasana yang bisa dirasakan berbeda dari hari-hari biasa. Banyak seremoni untuk memperingati Hari Ibu. Paling tidak, pegawai kantor pemerintah maupun swasta berpenampilan berbeda. Hari itu mereka mengenakan pakaian kebaya bagi perempuan dan pakaian adat Jawa atau lainnya bagi yang laki-laki.

Tidak ada yang salah dengan pilihan busana. Namun menjadi sangat dangkal jika peringatan Hari Ibu tidak lagi menjadi momen penting untuk merefleksikan perjuangan perempuan. Para perempuan yang berhasil menyelenggarakan Kongres Perempuan I di Yogyakarta pada l 22 Desember 1928 dan dihadiri tidak hanya para tokoh perempuan melainkan juga para tokoh laki-laki guna memperjuangkan kemerdekaan serta kemajuan bangsanya.

Artinya, jauh sebelum kemerdekaan perempuan telah terlibat di ranah publik, tidak sebatas berperan di ranah domestik. Maka, jika memperingati Hari Ibu setiap 22 Desember bukanlah peringatan tentang betapa besarnya jasa seorang ibu di ranah domestik : memasak, mencuci, melayani suami dan sebagainya.

Gerak perjuangan perempuan dari masa ke masa memang mengalami pasang surut. Dari publik ke domestik dengan jargon perempuan yang utama adalah perempuan yang sukses menjalankan perannya di ranah domestik (macak, masak dan manak). Sementara sejak era 80-an, kesadaran untuk menarik kembali perempuan ke ranah publik untuk ambil bagian dalam ativitas politik terbukti menguat kembali. Meski harus diakui menjadi tidak mudah karena perempuan sudah telanjur nyaman dengan atribut yang disematkan sebagai ‘tiang bangsa’. Dan perempuan sudah telanjur dijauhkan dengan dunia politik. Sehingga perempuan merasa dunia politik bukanlah dunianya. Akibatnya, perempuan tidak siap. Dan kuota 30% keterwakilan perempuan tidak mudah dipenuhi partai politik.

Tidak mengherankan jika keterlibatan perempuan di dunia politik masih belum ideal, baik dari segi kuantitas apalagi kualitas. Padahal banyak studi meyakini bahwa partisipasi perempuan dalam politik dan ekonomi memiliki impact yaitu secara umum suatu negara menjadi lebih terbuka dengan pemerintahan yang transparan dan lebih demokratis.

Penelitian Swamy et al. 2001 (dalam Goetz) menemukan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja memberikan impact pada praktik korupsi yang rendah. Swamy dalam papernya juga menggunakan data dari World Values Survey mengenai tanggapan laki-laki dan perempuan mengenai berbagai macam bentuk perbuatan yang tidak terpuji atau perbuatan ilegal. Survey dimulai tahun 1987 dan 1991 menunjukkan, secara konsisten bahwa perempuan memiliki presentasi yang lebih tinggi daripada laki-laki bahwa perbuatan yang tidak terpuji dan perbuatan ilegal tidak pernah bisa dibenarkan. Angkanya, 72,4% untuk lakilaki dan 77,3% untuk perempuan. Goetz melalui penelitian Swamy memberikan kesimpulan bahwa perempuan lebih dapat dipercaya dan berjiwa publik daripada laki-laki. Seperti ditulis Swamy et al., 2001 : 36 (dalam Goetz): “Increasing womenís presence in public life can reduce level of corruption.”

Namun faktanya perempuan masih memiliki kesulitan untuk dapat dengan mudah berpartisipasi di dalam pemerintahan khususnya dalam posisi senior. Karena sistem pemilihan yang sudah terbentuk, faktor budaya, dan isu gender. Dunia politik masih merupakan dunia yang keras, banyak praktik suap menyuap di dalamnya. Seringkali perempuan mendapatkan kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam birokrasi karena sebelumnya adalah anggota keluarga dari top leader yang sebelumnya berkuasa kemudian meninggal atau pensiun. Seorang perempuan yang kemudian berhasil bergabung di dalam partai karena menggunakan koneksi dan bukan melalui usaha sendiri dari bawah, memiliki kecenderungan kurang memiliki pengetahuan politik, berdebat, membuat strategi, berkampanye, dan mengembangkan suatu kebijakan.

Banyaknya perempuan yang memiliki minat di dalam kancah politik memiliki rintangan seperti akses yang sulit untuk masuk ke dalam kelompok / partai karena konsep maskulinitas dari kelompok budaya dan bahaya secara seksual. Jika demikian, masihkah kita bersedia untuk membuka hati dan pikiran bahwa perempuan harus ikut berjuang di ranah public termasuk ranah politik bersama laki-laki guna membangun dunia yang lebih baik untuk semua?

(Dr Sari Murti. Aktivis pemberdayaan perempuan dan anak, Dosen FH UAJY/Ketua YLPA DIY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 20 Desember 2017)

BERITA REKOMENDASI