Perempuan Indonesia

Editor: Ivan Aditya

HARI ini, tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Jika menilik sejarah kelahiran, tidak semestinya kalau perayaan hari ibu, hanya dimaknai sebagai hari untuk para ibu, yaitu perempuan yang sudah menjadi ibu. Tragisnya, perayaan Hari Ibu, kegiatan yang dilaksanakan tidak jarang yang justru memperteguh domestifikasi perempuan sebagai sebuah peran ideal bagi perempuan sebagai ibu.

Sejarah kelahiran Hari Ibu yang diputuskan dalam Kongres Perempuan Indonesia tahun 1938 di Bandung, berangkat dari sejarah besar gerakan perempuan Indonesia yaitu Kongres Perempuan I Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928. Lebih dari 30 organisasi perempuan di Indonesia berkumpul di Yogyakarta untuk mendiskusikan dan mencari jalan pemecahan atas berbagai persoalan yang dihadapi perempuan Indonesia saat itu. Hal-hal yang dibahas dalam Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 antara lain perkawinan anak, poligami, kesempatan pendidikan untuk perempuan dan keharusan adanya surat dalam perceraian.

Memasuki usia ke-89, perempuan Indonesia masih dihadapkan pada masalah-masalah yang sudah didiskusikan dalam Kongres Perempuan Indonesia I, pada 1928 silam. Salah satunya adalah perkawinan anak. Indonesia saat ini dalam kondisi darurat perkawinan anak. Tentu hal ini sebuah ironi yang harus dihadapi.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI menunjukkan bahwa 1 dari 9 anak perempuan menikah di bawah 18 tahun. Atau dengan kata lain sekitar 375 anak perempuan menikah setiap harinya. Di Jawa Tengah berdasarkan data BKKBN tahun 2016 mencatat terdapat perkawinan anak 3.876 kasus. Sementara itu di DIY tergambar juga dalam data di KUAdi masing-masing kabupaten di DIY tren meningkat, dispensasi perkawinan karena perkawinan anak.

Tingginya perkawinan anak menjadi salah satu tantangan dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Anak-anak yang menikah muda, dipastikan akan kehilangan akses pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan yang terputus akan semakin menjauhkan anak perempuan mendapatkan akses ekonomi untuk kehidupan yang lebih sejahtera.

Salah satu faktor orangtua menikahkan anak perempuannya dalam usia muda adalah meningkatkan status ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Namun ternyata tidak demikian halnya yang terjadi. Selain melanggengkan kemiskinan, perkawinan anak juga menjadi penyumbang pada tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan perempuan dalam sebuah negara adalah angka kematian ibu (AKI) melahirkan. Data menunjukkan bahwa AKI di Indonesia pada hitungan 359 per 100.000 kelahiran. Angka ini cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Data ini tentu berkorelasi dengan perkawinan anak. Angka perempuan yang melahirkan antara usia 15-19 tahun masih berada dalam persentase yang cukup besar di Indonesia. Remaja perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun tentu saja rentan keselamatan jiwanya dikarenakan belum sempurnanya organ reproduksinya.

Dua kasus tersebut perlu menjadi refleksi peringatan Hari Ibu kali ini. Kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional, lokal maupun desa harus memberikan akses pada kelompok perempuan agar menikmati hasil-hasil pembangunan dan menghindarkan anak dari perkawinan dini maupun kematian karena melahirkan. Pemerintah harus memberikan perhatian yang serius atas kasus-kasus perkawinan anak dan angka kematian ibu melahirkan.

Momentum pelaksanaan Sustainability Development Goals (SDGs) yang secara tegas menargetkan penurunan angka kematian ibu menjadi 70 per 100.000 kelahiran pada tahun 2030 harus diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah di semua level. Demikian halnya dengan target penurunan angka perkawinan anak dan penurunan remaja yang melahirkan dalam usia 15-19 tahun yang menjadi salah satu indikator capaian SDGs harus menjadi prioritas pemerintah dalam mengalokasikan anggaran agar indikator SDGs ini dapat dicapai.

SDGs menjadi alat tagih dan sekaligus indikator capaian untuk menggambarkan apakah pemerintah memiliki keberpihakan pada kelompok perempuan dalam kebijakan-kebijakan pembangunannya. Dari sisi kebijakan, meninjau UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan.

(Dr Tri Hastuti Nur R. Sekretaris PP Aisyiyah, Dosen Fisipol UMY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 22 Desember 2017)

BERITA REKOMENDASI