Politik Pancasilasi

Editor: Ivan Aditya

PERDEBATAN mengenai arah politik dan demokrasi kenegaraan selalu muncul dalam setiap sidang yang dilakukan Dewan Konstituante. Salah satu perdebatan yang cukup sengit yakni ketika para anggota dewan membahas masalah dasar negara, pada 11 November hingga 6 Desember 1957. Masing-masing faksi dalam Konstituante melontarkan berbagai argumen ideologis mengenai Dasar Negara dengan memunculkan tiga opsi yaitu: Pancasila, Islam, dan Sosial-Ekonomi (Pancasila dan Islam, PSP UGM-Tifa 2008). Sebagai bangsa, tentunya kita tidak akan pernah melupakan penggalan sejarah tersebut, karena proses dialektika maupun perdebatan politis yang terjadi tidak lain untuk menentukan ke mana bangsa ini akan dibawa nantinya.

Point of interest pada konteks ini, penulis ingin memberikan penekanan pada aspek keadaban atau etika yang terbangun ketika para pendahulu bangsa ini mencoba melakukan perdebatan ideologis mengenai Dasar Negara. Meski kemudian drama antagonistik terjadi, namun demikian semua tidak menjadikan alasan untuk tidak berpikir demi keutuhan bangsa. Oleh karena itulah, pada setiap perdebatan selalu mengupayakan adanya konsensus bersama. Dan inilah yang secara apik digambarkan dalam bait demi bait prosesi penyusunan Dasar Negara (Pancasila) di mana tidak bisa kita pungkiri ada perdebatan yang cukup sengit di antara kelompok Islam dengan kelompok Nasionalis.

Moralitas politik seperti inilah yang seharusnya menjadi pegangan bagi para elite politik maupun penyelenggara negara. Sehingga pikiran untuk mengedepankan kepentingan negara jauh lebih dominan dari sekadar mengamankan posisi masing-masing dengan bersandar pada nama politik kepentingan. Maka sungguh menyedihkan jika kemudian kita masih saja mendengar mengenai kegaduhan di ruang wakil rakyat maupun pertengkaran antarmenteri dalam suatu kabinet. Tidak kalah menyedihkan adalah adanya politik transaksional atau keberadaan mahar politik, sehingga mekanisme politik kita bukannya disuguhkan sebagai tuntunan namun tidak lebih dari sekadar tontonan.

Keadaban sikap pada ranah politik sepertinya mulai ditinggalkan para elite politik. Dan ini tentunya sangat kontras dengan gambaran para politisi di masa lalu. Memang kita tidak bisa memungkiri, dalam politik, pameo yang terbangun ialah tidak ada kawan dan musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Namun demikian, menjadikan kontestasi politik sebagai arena transaksional yang liar, dalam pengertian tidak ada sama sekali di sana pendidikan politik kepada publik, bisa dikatakan suatu perilaku politik yang sesat. Publik justru seharusnya bisa mendapat pandidikan politik yang santun dan beradab dari para perilaku elite politik ketika mereka berada di gelanggang politik praksis. Nalar politik dalam bacaan akademik sampai saat ini belum mampu terejawantahkan dengan baik dalam nalar politik praksis, apakah ini sebagai suatu kenyataan utopis atau memang seharusnya? Jawabannya kitalah yang menentukan.

Partai politik harus menjadi kunci bagi bangunan keadaban politik bangsa, karena mereka tidak lain merupakan bagian penting dalam menegakkan pilar demokrasi. Sudah saatnya narasi kenegaraan yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi panduan bagi setiap aktor politik untuk mengedepankan proses demokrasi yang lebih baik, utamanya dalam kontestasi politik yang tahun ini akan diselenggarakan. Seturut dengan hal tersebut, adanya partisipasi politik publik dalam mewujudkan iklim demokrasi yang progresif menjadi keniscayaan bagi perbaikan itu sendiri.

Praktik politik yang Pancasilais menjadi suatu keniscayaan. Dan menjadi tugas kita seluruh elemen bangsa untuk menghadirkan iklim demokrasi yang tidak hanya kompetitif. Namun juga menyiratkan adanya satunya kepentingan bersama untuk menjadikannya sebagai bagian dari pembelajaran politik, sehingga publik bisa turut berpartisipasi dalam prosesi tersebut. Salah satu kuncinya ada pada sejauh mana literasi politik menjadi bagian dari mekanisme pembelajaran demokrasi kita. Hal tersebut tentunya tidak hanya ditujukan bagi rakyat akan tetapi juga bagi elite politik, karena bisa jadi kegagalan demokrasi kita sejatinya dikarenakan rendahnya literasi politik para elite politik bangsa ini.

(Agung SS Widodo MA. Peneliti Sosial Politik Pusat Studi Pancasila UGM dan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Sleman. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 26 Januari 2018)

BERITA REKOMENDASI