Sadar Mutu Pendidikan

Editor: Ivan Aditya

DUNIA pendidikan kita pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini menampakkan geliatnya untuk menuju mutu yang lebih tinggi. Perbaikan infrastruktur secara konsisten dilakukan, meski sekolah rusak secara fisik di mana-mana masih ada. Hal ini akan selalu begitu karena sesuai dengan siklus usia teknis bangunan.

Semua sekolah selalu bisa dikategorikan ke dalam tiga kluster: bagus, rusak ringan, dan rusak berat. Tiga kluster itu selalu ada sepanjang republik ini tegak berdiri dengan presiden dan menteri pendidikannya siapapun dan dari partai manapun. Kecuali ada anggaran masif khusus untuk memperbaiki semua sekolah agar masuk kluster sekolah bagus semua. Secara logika hal ini bisa, tetapi secara politik anggaran tidak mungkin dilakukan.

Tidak itu saja yang menjadi perhatian pemerintah untuk membawa pendidikan kita naik makom mutunya. Kurikulum diperbaiki dengan lahirnya K-13, meski mengundang pro-kontra dalam aspek metodologi dan substansi pembelajarannya. Guru juga mulai diberdayakan dalam aspek kompetensi yang harus dimiliki: profesional, pedagogi, sosial, maupun pribadi.

Begitu juga dari sisi kualifikasi, pemerintah juga berupaya untuk memenuhi UU Guru dan Dosen agar para guru memiliki pendidikan S1 atau Diploma IV plus sertifikat pendidik. Meskipn masih ada ratusan ribu guru yang belum memenuhi kualifikasi itu. Jadi, dalam pendidikan kita ini sebenarnya ada ratusan ribu guru yang mengajar di sekolah-sekolah di wilayah NKRI dengan kualifikasi yang belum sesuai dengan syarat imperatif UU Guru dan Dosen. Kalau kita tidak ingin mengatakan sebenarnya mereka itu semua ilegal dalam menjalankan tugasnya sebagai guru.

Setiap langkah menuju perbaikan mutu selalu ada pro-kontra di dalam masyarakat. Hal ini bukan aib, bukan tabu, dan bahkan juga bukan haram hukumnya. Dalam kaca mata politik pendidikan, prokontra itu justru bisa dijadikan instrumen bagi penentu kebijakan untuk memperkuat akuntabilitas dan akseptabilitas kebijakan di mata stakeholder pendidikan.

Memang pro-kontra dalam bidang pendidikan akan jauh lebih sering terjadi dibandingkan dengan bidang lain seperti urusan luar negeri, kesehatan, kelautan, pertambangan, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang dari berbagai strata dan status sosial ekonomi. Bahkan banyak orang di negeri ini yang mengklaim merasa sebagai ahli pendidikan yang kemudian membuat pernyataan-pernyataan kontroversial terhadap kebijakan pendidikan nasional. Garagara mereka telah pernah mengenyam dan menempuh pendidikan formal pada usia sekolahnya. Hal ini tidak akan terjadi pada pasien rumah sakit yang setelah sembuh mengklaim dirinya sebagai ahli kesehatan. Begitu juga tidak akan terjadi pada semua penumpang kapal yang karena sering naik kapal kemudian mereka mengklaim ahli kelautan.

Satu hal yang amat sangat menarik ketika baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy minta maaf kepada siswa SMA yang mengalami kesulitan mengerjakan Ujian Nasional Matematika. Setelah permintaan maaf itu dilakukan tidak ada kegaduhan dalam masyarakat dibandingkan dengan ketika Mendikbud membuat Permen mengenai pendidikan karakter di sekolah. Apa maknanya dilihat dari kacamata sosiologi pendidikan?

Hal ini bermakna bahwa masyarakat kita sudah mulai sadar akan budaya mutu dalam sektor pendidikan. Kesadaran ini sangat penting dan menentukan makom mutu pendidikan nasional kita. Dalam permintaan maaf itu Mendikbud menjelaskan bahwa soal matematika menjadi sulit dikerjakan karena pertanyaannya sudah berada pada tataran HOTS (Higher Order Thinking Skills) dan bukan pada wilayah LOTS (Low Order Thinking Skills).

Saya lega tidak ada pro-kontra terhadap permintaan maaf Mendikbud itu. Artinya masyarakat mulai bisa berpikir betapa pentingnya peningkatan mutu untuk menghadapi fenomena disrupsi dalam berbagai aspek kehidupan di era global abad 21 ini. Oleh karena itu keterampilan abad 21: critical thinking, creativity, communication dan collaboration harus menjadi basis proses dan hasil pembelajaran kita mulai saat ini. Budaya mutu dalam masyarakat merupakan pilar utama, sekaligus menjadi safety net bagi peningkatan mutu pendidikan kita.

(Prof Suyatno PhD. Guru Besar FE Universitas Negeri Yogyakarta, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 2005-2013. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 27 April 2018)

BERITA REKOMENDASI