Suara Korban

Editor: Ivan Aditya

TINGGINYA angka kekerasan terhadap perempuan (KDP) dan minimnya jumlah korban yang melapor adalah bukti bahwa KDP tidak dapat hanya dikerdilkan sebagai kasus kriminal biasa. Berdasarkan data Komnas Perempuan (2017), setidaknya ada 259.150 kasus kekerasan perempuan yang tercatat selama tahun 2016. Ini merupakan data akumulasi yang didapatkan dari catatan perkara pengadilan agama dan mitra pemberi layanan yang tersebar di 34 provinsi.

Data yang justru lebih banyak diterima dari mitra layanan dan bukan kepolisian tersebut semakin jelas menunjukan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan jauh lebih rentan dan berisiko dibandingkan korban pencurian atau perampokan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh internalisasi pengetahuan yang dimiliki baik pihak pelaku maupun korban bahwa hubungan tidak setara yang berujung pada kekerasan sering dianggap sebagai proses yang lumrah. Maka tidak heran jika laporan pada kasus perkosaan justru sering berbalik menciptakan bentuk kekerasan lainnya. Misalnya dengan menyalahkan korban atas cara berpakaiannya atau ancaman tersebarnya stigma ketidakperawanan.

Rangkaian peringatan Hari Hak Azasi Manusia termasuk Hari Antikekerasan terhadap Perempuan baru saja berakhir. Kritik dan usulan pembongkaran terhadap cara berpikir yang bias dalam membahas kasus KDP tersebut dapat dijadikan alternatif untuk melakukan advokasi pemberdayaan korban. Secara teoritis konsep ini dapat merujuk pada tesis Michel Foucault (1979) yang menjelaskan kekuasaan itu tidak selalu bersumber dari atas untuk mendominasi yang di bawah.

Namun kekuasaan sebenarnya menyebar, dimana pengetahuan adalah basisnya. Individu di sini adalah motor yang selalu menjadi representasi dari seberapa besar pengetahuan dan kekuasan itu dikelola. Jika individu selalu ada dalam jaring pengetahuan, maka di saat bersamaan mereka juga memilki kendali atas kekuasan itu sendiri. Susan Bartky (1990) juga menegaskan bahwa individu akan selalu memiliki kemampuan bernegosiasi dan berstrategi (agency) sejauh ada hasrat (desire) untuk ke luar dari situasi menyakitkan.

Dalam kasus KDP, jika kodifikasi pengetahuan tentang konstruksi yang bias dan kepentingan diskriminatif di baliknya mampu dilakukan, maka korban (perempuan) dapat mempertegas pilihannya untuk bersuara. Dalam praktiknya, kita dapat melakukan pembalikan wacana, jika perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual atau perkosaan sering dipersalahkan karena cara berpakaiannya yang menggoda, berarti laki-laki itu sendiri tidak memiliki subjektivitas dalam mengontrol moral dan pendiriannya. Dengan kata lain, maskulinitas laki-laki yang selama ini lekat sebagai makhluk rasional dan berjiwa pemimpin seketika hancur lebur karena batasan pengendalian hawa nafsu mereka hanya pada persoalan pakaian. Namun hal ini bukan untuk memperdebatkan siapa yang layak dipersalahkan. Melainkan sebuah refleksi pentingnya mendefinisikan ulang makna menjadi maskulin.

Pendekatan ini juga tidak mudah diterapkan mengingat dinamika prilaku masyarakat saat ini yang semakin tidak terstruktur. Dari data kekerasan Komnas Perempuan di atas, jenis kekerasan paling tinggi terjadi pada ranah personal, seperti kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam pacaran, hingga perkosaan dalam rumah tangga. Yang lebih memprihatinkan kekerasan personal tersebut sering menjadikan media sosial sebagai alat reproduksi kekerasan yang pergerakannya lebih sulit dikontrol. Masih hangat di ingatan tentang viralnya kasus penelanjangan pasangan kekasih di Cikupa? Meskipun bukan salah satu contoh utuh KDP, akan tetapi kekerasan personal juga rentan meniru pola seperti itu. Dampaknya membuat korban lebih takut bersuara.

Inilah yang kemudian menjadi pekerjaan rumah besar kita. Selain terus melakukan pembongkaran pengetahuan yang bias sebagai salah satu cara mengadvokasi korban kekerasan, perlu juga terobosan. Yakni mendidik pengguna media sosial (masyarakat) agar mereka lebih bijak dan sensitif dalam memahami siapa dan bagaimana memperlakukan korban.

(Desintha Dwi Asriani MA. Staff pengajar Departemen Sosiologi Fisipol UGM dan kandidat Doktor Ewha Womans University Seoul. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 12 Desember 2017)

BERITA REKOMENDASI