Tenaga Kerja Asing

Editor: Ivan Aditya

ADA kado spesial buat tenaga kerja Indonesia menyambut hari buruh sedunia. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing ( TKA) . Keluarnya regulasi tersebut membuat gaduh diskusi publik karena dikaitkan dengan tahun politik Pilpres 2019. Memang ada persoalan dari regulasi ini yang perlu disosialisasikan dan dibahas dari sisi normatif dan birokrasi, tetapi banyak juga yang mempolitisasi untuk kepentingan tertentu. Sehingga analisis yang muncul tidak bisa jernih , dan ujungnya banyak pihak dan tenaga kerja kita menjadi gelisah dan marah.

Penggunaan TKA sebetulnya bukan isu yang baru. Dalam Undang undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 sudah dimunculkan. Artinya sudah 15 Tahun lalu, penggunaan TKA secara hukum diperbolehkan. Selain itu, Indonesia juga telah terikat dalam Perjanjian Asean Economic Community (AEC) 2015 yang menegaskan arus bebas untuk tenaga kerja asing terampil (skilled labour) disemua negara ASEAN. Serta ada beberapa regulasi lainnya soal TKA yang sudah diterbitkan lebih dahulu.

Namun lebih dari itu semua, memang ada beberapa soal TKA yang perlu dikaji lebih mendalam sebagai berikut. Pertama, Apakah semua regulasi TKA tersebut menciptakan persaingan bagi tenaga kerja lokal? Jika menilik dari teks-teks peraturan yang ada: Tenaga kerja asing dapat di pekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Dengan kalimat lain bahwa penggunaan TKAdiberi batasan dimana pekerjaan tersebut belum ada tenaga kerja lokal yang mampu dan tidak untuk selamanya. Prinsip inilah yang harus dipegang oleh pelaku usaha yang akan menggunakan TKA, agar tidak mengurangi porsi lapangan pekerjaan buruh lokal.

Kedua, Dari sisi birokrasi perizinan penggunaan TKA yang diatur Perpres 20/ 2018, masih sesuai dengan UU Naker 2003. Dimana pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Hanya saja izin penggunaan TKA yang diatur dalam UU Naker 13/2003, dalam Perpres 20/2018 dijadikan satu dengan pengesahan RPTKA. Hal tersebut mungkin dimaksudkan untuk memperpendek birokrasi, dimana substansinya sama. Hanya saja ada penambahan klausul untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, izin diajukan setelah TKA bekerja. Hal ini dapat menjadi celah untuk ditafsirkan secara luas dan curang karena perizinan sering menjadi sumber suap dan kongkalikong didalam birokrasi.

Ketiga, hal terpenting pengaturan TKAadalah diharapkan adanya transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal supaya memiliki kompetensi kerja yang diperlukan, baik dengan kewajiban pendampingan atau pelatihan. Agar dimasa akan datang tidak diperlukan lagi TKA. Proses ini yang hampir selalu lepas dari pengamatan publik, apakah perusahaan melaksanakan transfer pengetahuan?. Sehingga akan selalu terjadi pengulangan untuk mendatangkan TKAdengan alasan yang sama, karena pekerja kita belum mampu. Pertanyaan terakhir: Kapan kita mampu sendiri??

(Dr Mukti Fajar ND. Pakar hukum UMY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 30 Mei 2018)

BERITA REKOMENDASI