Tertangkapnya Kepala Daerah vs Efektivitas GPG

Editor: Ivan Aditya

FENOMENA tertangkapnya kepala daerah, baik Gubernur maupun Wali Kota/Bupati sangat mencengangkan dan memprihatinkan. Bagaimana tidak, sebelum terpilih menjadi kepala daerah, menjanjikan banyak kebaikan untuk masyarakat agar terpilih, namun pada kenyataannya, kemudian mengingkari apa yang dijanjikan. Salah satu contoh di tingkat Provinsi (Hukumonline.com) misalnya Gubernur Banten, yang terjerat kasus penyuapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, pada 6 Januari 2014, kembali ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013.

Di tingkat kota/kabupaten, misalnya Wali Kota Palembang, Bupati Tapanuli Tengah, Wali Kota Makassar, Bupati Bogor, Bupati Karawang, Bupati Sabu Raijua, Bupati Lombok Barat, dan Bupati Biak Numfor. Wali Kota Palembang, merupakan pengembangan dari kasus suap pengurusan sengketa Pilkada di MK yang berlanjut pada memberikan keterangan bohong di persidangan serta penyuapan. Bupati Tapanuli Tengah, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan sengketa Pilkada di MK. Wali Kota Makassar, diduga melakukan korupsi dalam Kerja Sama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012. Bupati Bogor, diduga menerima suap terkait rekomendasi izin tukar-menukar kawasan hutan di Bogor.

Penangkapan kepala daerah karena kasus korupsi ternyata tidak berhenti. Selama 2017 KPK melakukan 19 operasi tangkap tangan (OTT). Jumlah tersebut merupakan jumlah OTT terbanyak dalam sejarah sejak KPK berdiri (situs KPK). Jumlah tersangka yang telah ditetapkan sebanyak 72 dengan beragam latar belakang. Tahun 2018 penangkapan bahkan dilakukan terhadap pejabat yang mencalonkan diri kembali. Pada tanggal 14 Februari 2018, Bupati Subang bersama 3 tersangka lainnya ditahan KPK dengan sangkaan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus lain adalah Bupati Ngada yang ditahan KPK terkait proyekproyek di Pemerintah Kabupaten Ngada.

Fakta penangkapan kepala daerah memunculkan pertanyaan mengenai integritas serta sistem yang mereka ciptakan. Efektifkah kinerja mereka? Apakah tidak ada pedoman yang bisa dijadikan landasan kerja untuk kerja efektif? Ataukah semua hanya kembali pada integritas pribadi? Semestinya sistem bisa disiapkan untuk membatasi perilaku menyimpang para pimpinan.

Salah satu pedoman adalah Good Public Governance (GPG). GPG merupakan pedoman penyelenggaraan lembaga sektor publik, yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2008 untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan indiatoe salah satunya rating serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi, melalui daya tarik investasi. Asas GPG adalah demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran, dan kesetaraan. Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat, dan perwujudan kepentingan umum.

Asas transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi kepemerintahan dan cara mempertanggungjawabkannya.

Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum (law enforcement) secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Budaya Hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika semua asas GPG konsisten dipenuhi dan dijalankan, maka penyelenggaraan negara seharusnya efektif, jelas serta tidak ada penyimpangan. Namun demikian, apakah benar implementasi GPG sudah berjalan efektif? Jika salah satu indikator praktik good governance adalah penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik, maka dengan fakta tersandungnya banyak kepala daerah pada masalah korupsi, bisa disimpulkan bahwa GPG belum berjalan efektif. Perlu partisipasi banyak pihak, termasuk para pemilih kepala daerah agar ikut mengawasi kinerja. Salah satu peluang adalah melalui whistleblowing (pelaporan pelanggaran) melalui pengaduan ke KPK.

(Prof Dr Tri Gunarsih. Guru Besar FE Universitas Teknologi Yogyakarta dan pengurus ISEI Cabang DIY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 22 Februari 2018)

BERITA REKOMENDASI