Kesenjangan Sosial Bakal Terjadi Akibat Implementasi Vaksin Covid-19 Mandiri

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi pemberian izin vaksinasi mandiri Covid-19 guna mempercepat penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Namun, pemerintah diharapkan mempertimbangkan secara hati-hati terkait dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh skema ini bagi masyarakat luas.

Dalam diskusi virtual yang digelar oleh Persatuan Pelajar Iindonesia (PPI) United Kingdom pada Sabtu (30/1/2021) pagi waktu London, perwakilan pelajar, akademisi, pemerintah, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjabarkan tantangan dan peluang implementasi vaksin Covid-19 di Indonesia, termasuk pro dan kontra wacana vaksinasi mandiri. Diskusi ini dimoderatori oleh Rizka Maulida, M.HSc., mahasiswa doktoral dari University of Cambridge.

Dalam diskusi tersebut, Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Ir. Dida Gardera, M.Sc., yang juga mewakili Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), menjelaskan bahwa vaksin mandiri bertujuan untuk mempercepat program vaksinasi di seluruh daerah di Indonesia yang pada akhirnya akan dapat memulihkan perekonomian. Dalam skema vaksin mandiri, sektor swasta akan diberikan akses untuk membeli vaksin untuk diberikan secara gratis kepada seluruh karyawannya.

“Jadi, korporasi nanti dapat membeli vaksin untuk karyawannya. Tujuannya adalah untuk percepatan dan pemerataan. Tapi wacana ini masih dalam proses kajian,” ujarnya dalam acara tersebut.

BERITA REKOMENDASI