Menristek Dorong Penelitian Kesehatan

MENTERI Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan 90 persen bahan baku obat dan alat kesehatan masih impor. Ia menyebut kondisi itu menimbulkan kegelisahan bagi pengguna maupun pelaku industri kesehatan lantaran memiliki ketergantungan terhadap impor.

"Sehingga wajar kalau penelitian kesehatan khususnya obat ini jadi dominan," katanya dalam Rakornas Kemenristek 2020, Kamis (30/1/2020).

Menurut Bambang, salah satu penyebab masuknya barang impor lantaran kurangnya pengembangan industri kesehatan di Indonesia. Ia menilai masih banyak gap antara sektor penelitian dan komersial sehingga banyak penelitian yang belum dapat dikomersialkan. 

Dalam kesempatan itu, ia meminta Kementerian Kesehatan untuk mendorong industri mengurangi ketergantungan bahan baku impor obat.

Salah satu solusinya dengan memanfaatkan kekayaan hayati Indonesia. Selain itu, Bambang meminta obat yang dikembangkan dalam negeri tersebut dapat dimasukkan sebagai obat rekomendasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia mengaku mendengar keluhan dari industri yang mengaku kesulitan memasukkan obat sebagai rekomendasi JKN.

"Saya tahu Pak Menkes masih berkutat ke masalah BPJS Kesehatan, tetapi kalau obat ini mau berkembang harus masuk kepada obat JKN," ujarnya.

Ia juga meminta Terawan untuk mendorong industri kesehatan menggunakan alat-alat kesehatan produksi dalam negeri.

Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan banyaknya produk impor berkaitan dengan iklim investasi. Ia menilai asalkan Indonesia mampu menciptakan iklim investasi yang nyaman, pasti industri mampu memproduksi bahan baku obat dalam negeri. Pasalnya, investor akan membangun pabrik pengolahan bahan baku obat dalam negeri.

"Nanti saya akan bicarakan dengan teman-teman di pre-market. Kalau pre-market jelas, maka pasti lancar ke market-nya, tinggal kami mengawal di post market," paparnya.

Terkait impor alat-alat kesehatan, ia mengatakan hal tersebut tergantung dari kemampuan kas rumah sakit (RS), karena perizinan pembelian alat kesehatan cenderung mudah. Ia tidak menampik arus kas beberapa RS berkaitan erat dengan program JKN. Untuk mengurai permasalahan impor di industri kesehatan, ia mengaku membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Kalau itu pending (pembayaran) maka mereka tidak punya kemampuan investasi," paparnya.(*)

BERITA REKOMENDASI