Pemerintah Harus Lindungi Perempuan Pekerja, Ini Alasannya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) minta perempuan pekerja peduli kesehatan ,karena pekerja perempuan rentan mengalami gangguan kesehatan. Secara biologi, perempuan mengalami haid, ada masa hamil, melahirkan dan menyusui.

Demikian diungkapkan Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kemenkes  drg Kartini Rustandi di Jakarta, Jumat (20/04/2018). Karena itu, perusahaan  atau instansi yang mempekerjakan kaum perempuan memenuhi hak pekerja perempuan akan berimbas pada kesehatan pekerja.

"Kodrat perempuan mengalami haid setiap bulan membuat perempuan rentan terkena gangguan anemia. Selain itu tugas perempuan sebagai ibu bagi anak-anak dan sebagai pengatur rumah tangga juga akan membuat perempuan harus bekerja lebih keras lagi. Tugas bekerja tak sebatas saat ditempat kerja atau dikantor tetapi juga didalam keluarga," tegasnya.

Dia menjelaskan pekerja perempuan harus mendapatkan perhatian pemerintah karena peran perempuan diranah publik akan mempengaruhi kondisi pengasuhan anak dan keluarga. Saat ibu bekerja maka otomatis pengasuhan anak akan diberikan kepada orang lain entah neneknya atau suster.

Dari 114 juta pekerja di Indonesia, 39 persen adalah perempuan. Mereka bekerja diberbagai sektor baik formal maupun in formal. Guna membantu memantau kesehatan pekerja perempuan, Kemenkes sendiri memiliki program GP2SP bagi pekerja formal dan program Pos UKK untuk perempuan pekerja in formal. Dua program ini secara aktif melakukan berbagai penyuluhan dan kampanye terkait kesehatan perempuan.

Dalam kesempatan yang sama Prof dr Vennetia R Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuam mengatakan pekerja perempuan tidak hanya rentan terhadap gangguan kesehatan. Tetapi juga rawan menerima tindak kekerasan dan ketidakadilan.

Sebaiknya, kata Vennetia pekerja perempuan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan menjaga kesehatan guna mencegah generasi yang terlahir dalam kondisi kerdil (stunting).

"Stunting berawal dari ibunya yang kekurangan gizi. Perempuan kalau gizinya enggak bagus, berpengaruh tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi pada keluarga dan generasi selanjutnya," tegasnya.

Dia mengingatkan agar para pekerja perempuan itu sendiri harus menghargai tubuhnya dengan memberikan hak dan bekerja sesuai dengan kemampuan.
Salah satu contohnya, mengenai cuti melahirkan selama 3 bulan yang diberikan oleh perusahaan yang seharusnya diambil 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan. (Ati)

 

BERITA REKOMENDASI