Pemerintah Ingin Hapuskan Stunting, Ini Maksudnya

BANJARMASIN, KRJOGJA.com-enko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan demi terwujudnya sumberdaya manusia (SDM) unggul di masa depan maka stunting harus dihapuskan dari Indonesia di RSUD Ulin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2).

Sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo dalam visi dan misi kerja lima tahunan, pemerintah sangat memperioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Permasalahan stunting menjadi salah satu yang harus diselesaikan untuk mencapai pembangunan SDM yang berkualitas, dinamis, terampil serta menguasai IPTEK.

Dalam lima tahun terakhir permasalahan stunting di Indonesia mengalami kemajuan yang positif. Berdasarkan data Survey Status Gizi Balita Indonesia, tahun 2019 menunjukan prevelensi stunting sebesar 27,67%, mengalami penurunan dari tahun 2018 yang sebesar 30.8%.

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan kegagalan seorang anak untuk tumbuh dan berkembang optimal. Hal tersebut sebagai dampak dari kekurangan gizi secara kumulatif. Sehingga dampaknya anak terlalu pendek untuk usianya diikuti dengan penurunan kemampuan kognitif dan resiko tinggi di masa depan mengalami berbagai komplikasi penyakit. Masalah stunting pada anak ketika di masa depan apabila sudah memasuki usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang tidak kompetitif.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusi dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menerangkan, Indonesia memiliki problem yang besar pada usia angkatan kerja karena problem stunting. Hampir separuhnya dari jumlah usia angkatan kerja di Indonesia pernah mengalami stunting.

“Usia kerja  kita itu mantan stunting 54%. Kalau sekarang ini jumlah usia kerja kita 196 juta. Kira-kira ada sekitar 100 juta mantan stunting, kata Muhadjir dalam seminar gizi bertajuk ‘Pemetaan Masalah dan Solusi Penanganan Stunting Guna Menyiapkan Generasi SDM Unggul Menuju Indonesia Emas’ di RSUD Ulin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2).

Menurut Menko Muhadjir, permasalahan stunting apabila tidak diselesaikan tuntas maka akan terus ada angkatan kerja Indonesia yang mantan penderita stunting. Apalagi pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Maka dari itu, Pemerintah akan berusaha selesaikan permasalahan stunting hingga serendah mungkin.

“Kalau bisa Indonesia mencapai angka stunting yang sangat rendah (

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan stunting adalah permasalahan multi dimensional yang butuh juga penyelesaian secara multi sektoral. Terawan mengatakan, pemerintah telah memiliki upaya untuk menghapuskan stunting.

“Melalui strategi nasional penaggulangan stunting 2018-2024 kita sudah mengupayakan konvergensi melalui dua metode, yakni: intervensi spesifik berupa konseling orang tua, suplementasi gizi untuk orang tua dan anak; serta melalui intervensi sensitif berupa bantuan pangan, bantuan tunai, jaminan sosial, jamina kesehatan nasional, dan lainnya,” terang Terawan.

Menkes mengatakan fokus wilayah untuk mensukseskan program ini telah diperluas yang didukung juga oleh anggaran yang cukup untuk melaksanakan program ini. Untuk tahun 2020, program ini akan melingkupi 260 kabupaten/kota yang kedepannya juga akan terus diperluas.

“Sehingga sasarannya pada tahun 2024 akan melingkupi seluruh kabupaten di Indonesia,” ucap Menkes.

Pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dengan mengedepankan kearifan lokal masing-masing. Program intervensi spesifik gizi dan intervensi sensitif gizi harus bisa berkeseinambungan untuk mencapai cakupan target maksimal hingga 90%.

“Sinergi kementerian lembaga dan khususnya pemerintah daerah harus berjalan untuk  mencapai target itu,” pungkas Menkes.

Turut hadir mendampingi Menko PMK Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Nyoman Shuida, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Agus Suprapto. Selain itu turut hadir Gubernur Kalimantan Selatan Shabirin Noor, Kepala BULOG Budi Waseso, dan Anggota DPRD Banjarmasin. (Ati)

BERITA REKOMENDASI