Aturan IMEI Menuai Polemik

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mempertanyakan alasan penerapan aturan validasi IMEI demi kepentingan melindungi pendapatan negara dari ponsel ilegal. Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menjelaskan sesungguhnya pendapatan negara bisa dilindungi dengan cara memperkuat Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Pajak.

"Kalau argumen pendapatan negara itu cukup cegat di hulu. Ketika barang masuk ke Indonesia atau ketika barang didistribusikan. Kalau barang masuk itu di bea cukai dan kalau didistribusikan itu ada Ditjen Pajak," kata Alvin.

Oleh karena itu Alvin mengatakan sesungguhnya pendapatan negara bisa dilindungi hanya dari sisi administrasi. Tak perlu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberlakukan aturan validasi IMEI. (*)

BERITA REKOMENDASI