Empat Lembaga ini Ikut Kembangkan Vaksin Merah Putih

JAKARTA, KRJOGJA.com – Universitas Indonesia (UI),Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,(LIPI ),Institut Teknologi Bandung ,(ITB )dan Universitas Airlangga (Unair).institusi yang mengembangkan Vaksin Merah Putih untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Di luar Lembaga Eijkman, kami sudah mengidentifikasi ada empat institusi lain yang mengembangkan Vaksin Merah Putih di mana definisi Vaksin Merah Putih adalah vaksin yang bibit vaksinnya diteliti dan dikembangkan di Indonesia,” kata Menristek Bambang dalam konferensi pers virtual yang diadakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kantor Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jakarta, Rabu.(2/9 2020)

Harapannya bisa mengembangkan dan melahirkan bibit vaksin yang nantinya siap diproduksi.

“Di luar Lembaga Eijkman, kami sudah mengidentifikasi ada empat institusi lain yang mengembangkan Vaksin Merah Putih di mana definisi Vaksin Merah Putih adalah vaksin yang bibit vaksinnya diteliti dan dikembangkan di Indonesia,” kata Menristek Bambang Brojonegoro.

Lembaga Eijkman mengembangkan vaksin berbasis platform subunit protein rekombinan dan “inactivated virus” atau virus yang dilemahkan.

Universitas Indonesia mengembangkan vaksin dengan tiga platform yaitu DNA, RNA, dan virus-like particle.

Institut Teknologi Bandung dan Universitas Airlangga masing-masing mengembangkan vaksin dengan platform adenovirus.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengembangkan vaksin dengan platform protein rekombinan.

“Kita bersyukur ada banyak peneliti yang berupaya luar biasa untuk meneliti dan harapannya bisa mengembangkan dan melahirkan bibit vaksin yang nantinya siap untuk diproduksi,” tutur Bambang.

Dalam rangka pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Riset dan Teknologi mencoba mengembangkan vaksin dengan pendekatan efektif, cepat dan mandiri.

Menurut Bambang, kemandirian vaksin menjadi penting karena ada kebutuhan vaksin dalam jumlah besar untuk Indonesia dengan jumlah penduduk 260 juta.

Karena itu, Indonesia dengan segenap kekuatan di bidang penelitian dan pengembangan berupaya mengembangkan Vaksin Merah Putih.

“Tentunya semuanya membutuhkan vaksin dan ada kemungkinan apabila vaksinasi dilakukan lebih dari satu kali per orang maka kebutuhan vaksin COVID-19 ini bisa mencapai jumlah di atas 300 juta sampai 400 juta ampul dan otomatis ini membutuhkan kemandirian baik dalam sisi produksi maupun juga dalam sisi pengembangan bibit vaksinnya,” tuturnya.(ati)

formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat’.

Selain itu, ketentuan lain mengatur bagi mereka yang melanggar (tidak punya izin berusaha) akan dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 10 tahun dan denda Rp. 1 miliar rupiah.  “Pasal ini menambah esensi pemaksaan secara hukum, bahwa pesantren, madrasah diniyah, serta pendidikan non formal berbasis masyarakat lainnya harus punya izin usaha,” kritik Fikri.

Isu lain soal perombakan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen di dalam RUU Ciptakerja.  Politisi PKS ini mengecam pasal-pasal dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diskriminatif terhadap guru dan dosen dalam negeri, dan sebaliknya sangat memihak kepada pengajar asing.

“Guru dan dosen lokal wajib sertifikasi, sedangkan pengajar asing dikasih karpet merah, ini benar benar RUU alien,” kata dia.

Fikri juga mengritik sikap Pemerintah di dalam pembahasan legislasi yang  tidak konsisten terkait Revisi UU Sisdiknas.   “Kita seharusnya konsisten pada kesepakatan awal, bahwa revisi UU Sisdiknas dibahas terpisah,” kata dia.

Fikri mengingatkan, dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020, revisi atas UU 20/2003 tentang sisdiknas merupakan Undang-undang tersendiri dan merupakan usulan pemerintah.

“Keputusan ini disepakati oleh pemerintah sendiri yang dihadiri Menteri hukum & Ham dalam rapat dengan badan legislasi DPR RI saat penentuan Prolegnas,” imbuh Fikri.  Fikri merujuk pada kesimpulan hasil rapat antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Menteri Hukum dan HAM RI serta pimpinan Panitia Perancangan Undang-Undang (PPUU) DPD RI pada tanggal 16 Januari 2020.(ati)

BERITA REKOMENDASI