Masa Depan, Indonesia Akan Andalkan Energi Baru Terbarukan

PEMERINTAH mencanangkan target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Hal ini dalam rangka memanfaatkan EBT sebagai sumber energi sekaligus mengingat Indonesia bukanlah negara yang kaya akan minyak dan gas bumi. "Kira-kira di sini siapa yang mengatakan Indonesia sebagai negara yang kaya akan minyak bumi?" tutur Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar seperti dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (26/5/2018)

Arcandra menambahkan, berdasarkan rekapitulasi data Kementerian ESDM, Indonesia hanya memiliki cadangan terbukti (proven reserved) untuk minyak bumi sekitar 3,2 miliar hingga 3,3 miliar barel.

"Dibandingkan dengan cadangan minyak dunia, kita ini hanya 0,2 persen. Sementara, untuk cadangan gas terbukti 1,5 persen dari total cadangan dunia," ujar dia.

Melihat hal ini, keputusan Indonesia untuk sementara waktu mencabut keanggotaan dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak Dunia/OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) dipandang tepat merespons pemanfaatan EBT ke depan. Adapun keputusan ini diambil saat sidang OPEC ke-171 di Wina, Austria pada 2016.

"Kalau cadangan minyak kita cuma sedikit, andalan kita apa sesudah ini? Itu yang dinamakan Energi Baru Terbarukan. Insyaallah enggak habis kalau dipakai," kata dia.

Arcandra lebih jauh menilai, potensi sumber daya energi EBT di Indonesia cukup besar dikembangkan. "Panas bumi misalnya, Indonesia memiliki potensi sekitar 11 giga watt (GW). Sedangkan, potensi air bisa mencapai sekitar 75 GW," kata dia.

Sementara itu, Program Manager for Sustainable Energy Partnership IESR, Marlistya Citraningrum mengungkapkan saat ini Indonesia memang sudah harus beralih ke energi baru terbarukan.

"Salah satu risiko ekonomi bila kita tidak memprioritaskan renewable sekarang dan memilih pembangkit fosil skala besar adalah aset yang terbengkalai (stranded assets)," ujar Citra.

Citra menyebutkan dengan usia operasional pembangkit fosil seperti PLTU yang mencapai 30 tahun, risiko ini akan menjadi kerugian di masa mendatang.

"Selain risiko stranded assets, juga berkaitan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi GRK yang mensyaratkan pengurangan penggunaan energi fosil pada bauran energi nasional," ujar dia.(*)

BERITA REKOMENDASI