PT AXI Wujudkan Pengadaan Bersih dan Akuntabel

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam upaya mereformasi penyelenggaraan pelayanan publik. 

Sejak dibentuknya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik dengan sistem e-procurement yang berlandaskan Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 111. Dalam perjalanannya selama satu dekade, LKPP telah melakukan reformasi pengadaan dengan sangat baik. 

Tantangan ke depan adalah bagaimana membangun ekosistem pengadaan yang lebih luas, transparan dan akuntabel. Tentunya dengan melibatkan semua stakeholder dalam ekosistem pengadaan untuk berperan aktif dan menyelaraskan visi menuju Sinergi untuk Negeri yang mengedepankan prinsisp-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Sebagai upaya menjawab tantangan pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah dalam upaya mereformasi penyelenggaraan pelayanan publik, PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) menginisiasi diskusi bersama LKPP, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang sinergi yang tepat antar semua stakeholder. 

Kegiatan tersebut sekaligus melakukan sosialisasi dan memberikan diseminasi informasi kepada Kementerian/Lembaga/Departemen/Institusi yang hadir untuk mengajak setiap lini membangun ekosistem pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo mengatakan, ke depan mekanisme belanja pemerintah lewat e-purchasing akan terus meningkat dan sebaliknya, e-tendering akan semakin berkurang.

"Sebelumnya, primadona pengadaan adalah tender. Sekarang kami geser bahwa pengadaan yang baik adalah mengadopsi mekanisme pasar sepanjang itu terbuka dan adil melalui government e-marketplace," kata Agus Prabowo.

LKPP akan mengekstensifikasi government e-marketplace melalui penguatan kelembagaan, yaitu dengan menggabungkan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan unit layanan pengadaan (ULP) menjadi satu lembaga. Kedua lembaga akan digabung menjadi satu yang nama generiknya
UKPBJ atau Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. 

Ke depan LKPP akan mendelegasikan kewenangan e-katalog ke kementerian, lembaga dan daerah melalui UKPBJ. Selain itu, tujuan dari Sinergi untuk Negeri yang di usung LKPP pada diskusi kali ini diharapkan dapat mengakomodir visi Indonesia untuk menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Awal tahun ini sudah saatnya bersiap untuk go internasional. 

Lebih terbuka melihat dunia, karena pengadaan akan menjadi bagian dari globalisasi, tentunya dengan menjadikan tata kelola pengadaan sebagai garda depan cermin lembaga pemerintahan yang profesional dan bersih.

Kominfo RI melalui penjelasannya tentang Indonesia Menuju Economic Digital Country Terbesar di Asia Tenggara tahun 2020 sangat mendukung pentingnya mencapai menyelaraskan pandangan dan aksi nyata dari semua pihak, terutama terkait visi Indonesia di tahun 2020. 

Menteri Komunikasi dan Informasi RI, Rudiantara mengatakan pemerintah terus berusaha memperkuat berbagai sektor agar bisa mewujudkan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. 

"Kami bangga dapat menjadi salah satu inisiator dan mengajak semua stakeholder berdiskusi untuk membangun ekosistem pengadaan yang bersih dan akuntabel menuju sinergi untuk negeri. Di era serba teknologi digital ini, sinergitas untuk mewujudkan bisnis yang bersih dan transparan amat penting dan diperlukan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Sebagai dukungan kami untuk menyeleraskan visi Sinergi untuk Negeri, AXI selalu menghadirkan produk berkualitas bagi pelanggan pemerintahan dan korporasi dengan menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas bisnis," jelas Sahat M Sihombing, Presiden Direktur PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI). (Feb)

BERITA REKOMENDASI