Soal Penyalahgunaan NIK, Ini yang Bakal Dilakukan Kemkominfo

JAKARTA, KRJOGJA.com – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Ahmad Ramli menyatakan akan memberikan sanksi administratif kepada operator seluler tentang penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) terkait program registrasi kartu SIM prabayar.

Ia menilai sanksi administrasi berupa teguran bagi sebuah perusahaan sudah memiliki kekuatan yang besar.

“Kalau masih bandel, tentu mereka akan dapat sanksi administrasi dari kami (pemerintah). Sanksi administrasi dari kami itu bisa teguran 1,2,3 karena bagi perusahaan, kalau ditegur itu kan luar biasa,” tutur Ramli saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait registrasi kartu SIM dengan Komisi I di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Kendati demikian, Ramli belum bisa memberikan rincian bentuk teguran yang akan dilakukan. “Bentuk tegurannya seperti apa, masih proses." Ramli menjelaskan, sampai saat ini operator seluler telah memblokir sekira 63 juta nomor prabayar yang diduga menyalahgunakan NIK dan KK.

Berdasarkan catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) per 4 April 2018, sebanyak 317 juta nomor prabayar sudah didaftarkan. Lebih lanjut, jika diperlukan tindak pidana, maka Kemkominfo akan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Ditjen Dukcapil dan Bareskim Mabes Polri sudah melakukan koordinasi.

Ia menegaskan Kemkominfo tidak akan melakukan intervensi apa pun terkait berbagai masalah program registrasi kartu SIM.

“Independensi kami terhadap operator dan pelaku bisnis, itu kami pegang teguh. Saat ini, proses penyalahgunaan (NIK dan KK) masih didalami kepolisian dan masih dalam proses pemanggilan-pemanggilan,” katanya.(*)

BERITA REKOMENDASI