Tegakkan NKRI, Regulasi OTT Sangat Mendesak Dilakukan

Ia berujar kehadiran regulasi yang mengatur bisnis OTT sudah mendesak bagi NKRI, mengingat para pemain ini sama sekali tidak pernah membayar ongkos infrastruktur dan bahkan pada saat yang sama menghilangkan pendapatan utama operator, yaitu voice dan messaging.

“Sementara pertumbuhan pendapatan dari kenaikan berlangganan data payload selular dan apalagi jaringan tetap yang tidak mengenal terminologi payload, secara offset tidak mampu mencukupi penurunan pendapatan utama voice dan messaging,” Dian menjelaskan.

Operator jaringan, ia melanjutkan, dituntut terus melakukan investasi jaringan untuk membuka akses wilayah yang begitu luas dengan ketidakmerataan infrastruktur seperti wilayah NKRI. Sementara OTT, terutama asing, tidak memiliki kewajiban regulasi apapun.

Dikarenakan sifatnya yang sangat cair dan global, maka OTT menikmati keuntungan yang luar biasa dalam hal bebas pajak di hampir semua negara, sedangkan operator tradisional harus membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP), pajak, dan sumbangan Universal Service Obligation (USO).

Dian mengungkapkan, saat ini terlihat ketimpangan posisi tawar operator jaringan Indonesia dengan OTT, di mana seluruhnya adalah pemain global, sangatlah kontras.

Sebagai contoh, Telkom, Telkomsel dan operator lainnya dalam memberikan kepastian layanan akses yang cepat dengan latensi rendah kepada para pengguna internet terpaksa memberikan fasilitas penempatan server/kolokasi gratis sampai ke ujung (edge) kepada Facebook dan Google.

“Sementara operator jaringan harus berhadapan langsung dengan komplain pelanggannya manakala akses internet mengalami hambatan, bukan OTT,” ucapnya menambahkan.

BERITA REKOMENDASI