Twitter Umumkan Kebijakan Baru

Editor: Ivan Aditya

AMERIKA, KRJOGJA.com – Twitter mengumumkan perluasan kebijakan identifikasi akun terkait kelembagaan negara yang kini melibatkan anggota Group of Seven (G7), termasuk Indonesia di dalamnya. Kebijakan ini lanjutan ketentuan yang sudah diterapkan pada Agustus 2020.

Pada Agustus 2020, Twitter memperluas pelabelan akun untuk dua kategori tambahan, yaitu jajaran akun utama pejabat pemerintah dan akun entitas media yang berafiliasi dengan negara. Dalam perluasan ini meliputi akun lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Twitter melalui keterangan resmi menjelaskan kebijakan itu diperluas ke akun resmi negara G7, yang dijelaskan sebagai kelompok negara dengan ekonomi paling maju di dunia, ‘dan negara-negara lain di mana Twitter mengumumkan temuan operasi informasi terkait negara’.

Negara-negara yang terlibat dalam perluasan kebijakan yakni Kanada, Kuba, Ekuador, Mesir, Jerman, Honduras, Indonesia, Iran, Italia, Jepang, Arab Saudi, Serbia, Spanyol, Thailand, Turki, dan Uni Emirat Arab

Kategori akun Twitter yang dilabeli dalam perluasan kebijakan ini yaitu akun pejabat penting pemerintah yang sudah diverifikasi. Ini termasuk menteri, entitas kelembagaan, duta besar, juru bicara resmi, dan pemimpin diplomatik.

“Saat ini, fokus utamanya adalah jajaran pejabat senior dan entitas yang mewakili suara resmi dari negara tersebut untuk urusan luar negeri,” tulis Twitter. (*)

BERITA REKOMENDASI