Krisis Komunikasi di Pemerintahan saat Penanganan Covid-19

Krisis Komunikasi di Pemerintahan saat Penanganan Covid-19

Rizkiputri Puspitasari
Mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta

PANDEMI Covid-19 menyerang Indonesia dimana kasus ini pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Virus yang berasal dari Wuhan, China ini menyebar dengan cepat di Indonesia. Setiap hari terjadi penambahan kasus positif hingga saat ini sekitar 29.000 masyarakat Indonesia telah berstatus positif covid-19.

Dalam kasus ini komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Selain untuk mengarahkan masyarakat informasi yang baik juga dapat membuat masyarakat lebih tenang dan tidak panik dalam menghadapi krisis ini.

Menurut Fearn-Banks, Haggart, Stubbart yang dikutip Ngurah Putra (1999) komunikasi saat menghadapi krisis sangat penting karena krisis dicirikan dengan adanya ketidakpastian, konflik kepentingan, kompleksitas dan keterlibatan emosional. Kebutuhan informasi terjadinya krisis biasanya begitu tinggi, sehingga tidak menutup kemungkinan menyebarnya informasi-informasi yang tidak benar dalam keadaan seperti ini, sehingga pemerintah dituntut untuk memberikan informasi yang cepat dan tepat.

Namun sayangnya dilansir oleh jawapos.com, selama pandemi covid-19 jumlah kasus hoax meningkat, sedangkan untuk kriminalitas lainnya terbilang menurun. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah kecolongan dalam hal memberikan informasi yang cepat dan tepat bagi masyarakat. Hal ini akan menimbulkan kepanikan dan kesalahan masyarakat dalam mengambil tindakan. Dilansir dari kumparan.com, berdasarkan penilaian Human Rights Watch (HRW), Pemerintah Indonesia gagal memberikan transparansi dan akses informasi terhadap perkembangan covid-19 di Indonesia. Selain gagal memberikan informasi yang tepat dan kurangnya transparansi informasi, Pemerintah juga sering tidak konsisten dalam memberikan informasi terkait dengan covid-19 sehingga seringkali dinilai tidak terarah oleh masyarakat.

Pola komunikasi pemerintah yang tidak terarah pun membuat masyarakat kebingungan. Seharusnya ditengah krisis seperti ini komunikasi pemerintah lebih tersruktur dan tidak tumpang tindih agar masyarakat tidak panik dan dapat mengikuti arahan pemerintah dengan baik. Dilansir dari solopos.com, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat drastis hal ini berdasarkan hasil survei konsultan public relation (PR) global, Edelman. Tingkat kepercayaan publik meningkat karena hanya pemerintah yang memiliki data valid terkait dengan kondisi covid saat ini.

Dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, harusnya pemerintah semakin transparan dalam memberikan informasi terkait penyebaran covid. Pola komunikasi pemerintah yang awalnya dinilai buruk juga dapat diubah dengan memberikan informasi yang cepat.

Selain itu, bisa memberikan transparansi terhadap informasi yang dibutuhkan masyarakat agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan tidak terjadi lagi krisis komunikasi dalam penanganan pandemi virus corona ini. (*)

BERITA REKOMENDASI