Mengelola Transformasi Papua: Belajar dari Masa Lalu, Menatap Masa Depan

Editor: Ary B Prass

 

KEBERADAAN Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan anugerah. Kita menyadari Papua penuh warna, identitas, dan budaya. Dari penggalan waktu ke waktu, Pemerintah meletakkan agenda dan pilihan kebijakan nasional yang beragam guna menyelesaikan akar persoalan dan mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

Dalam sebuah kesempatan di Rapat Terbatas Kabinet pada 11 Maret 2020, Presiden Joko Widodo, menegaskan pentingnya semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru dan desain baru untuk mewujudkan lompatan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Terobosan yang ditempuh Pemerintah dewasa ini adalah tanggung jawab generasi saat ini dalam mewujudkan janji dan perjuangan para pendiri bangsa (founding fathers) atas Irian Barat atau Papua sejak tahun 1945.

Memotret Penggalan Perjalanan Sejarah Papua

Dalam mengelola Papua saat ini dan ke depan, kita tidak dapat melupakan perjuangan yang diletakkan Presiden Soekarno dan para pendiri bangsa. Kita teringat ke pidato Presiden Soekarno,  pada tanggal 17 Agustus 1963. Dalam buku “Di Bawah Bendera Revolusi” (1965), Presiden Soekarno dengan keras menegaskan,  “Tjamkan!  Pembangunan Irian Barat bukan masuk dalam soal persoalan lokal Irian Barat sadja,  bukan sekedar persoalan orang Irian Barat sadja,  melainkan adalah persoalan seluruh Bangsa Indonesia,  melainkan adalah satu tantangan,  satu challenge terhadap kepada Revolusi kita seluruhnja! Pembangunan Irian Barat adalah djuga persoalanmu,  persoalanku,  persoalan kita semuanja, persoalan seluruh Revolusi Indonesia,  – persoalan seluruh bangsa Indonesia!”.

Sejak awal Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam pertarungan politik luar negeri yang menuntut diplomasi Indonesia atas agenda pengakuan kedaulatan, termasuk agenda Irian Barat. Akhirnya, kita dapat merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia pada tahun 1969.

Di era tahun 1970-an hingga tahun 1998, derap langkah terus dilakukan oleh Pemerintahan, baik di bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, politik kebangsaan, maupun keamanan nasional, sebagaimana pilar Trilogi Pembangunan, baik pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas keamanan. Agenda Papua diletakkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), baik Repelita I, Repelita II, Repelita III, Repelita IV, Repelita V, Repelita VI, hingga Repelita VII di tahun 1998. Dari sisi strategi pertumbuhan, sejumlah sektor unggulan dikembangkan di Papua, pembukaan jalan Trans Irian, maupun pengembangan sumber daya manusia, baik percepatan gerakan wajib belajar dengan Sekolah Dasar (SD) Inpres dan pendidikan vokasi.

BERITA REKOMENDASI