‘Money Politics’ & Kampanye Pilkada

Editor: Ivan Aditya

TAHAPAN Pilkada saat ini memasuki etape yang sangat penting yaitu kampanye. Masa kampanye untuk pilkada serentak tahun depan sudah dimulai sejak 28 Oktober yang lalu hingga 11 Februari tahun depan. Pilkada serentak tahun depan akan berlangsung di 101 daerah yang terdiri dari 7 daerah provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat bahwa ada 153 pasangan calon dari 101 daerah yang akan berlaga dalam Pilkada 2017.

Pilkada tahun depan akan menjadi kelanjutan sejarah yang penting dan bermakna bagi demokrasi di Indonesia. Melalui pilkada inilah pergantian kepemimpinan lokal akan terwujud dan sekaligus merupakan proses pembelajaran masyarakat. Dimana rakyat diajarkan untuk mandiri dan bertanggung jawab memilih pemimpin.

Di masa kampanye pilkada ini, kita semua perlu waspada dengan ancaman yang sangat serius yaitu money politics (politik uang). Kita perlu melihat ke belakang, pada Pilkada 2015 lalu, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengungkapkan temuan penting bahwa praktik money politics ternyata masih terjadi, dan itu terjadi saat masa kampanye. KIPP mencatat bahwa money politics paling banyak terjadi di Jawa Tengah yang saat itu ada di pilkada Kabupaten Boyolali, Sragen, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, serta Kota Solo dan Semarang.

Musuh Terbesar

Akhir September lalu, dalam rangka menyambut Pilkada 2017, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa politik uang adalah musuh terbesar selama adanya pemilihan, baik pemilihan kepala daerah maupun legislatif. Meski bila dirunut ke belakang, money politics bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Secara kultural, money politics merupakan bagian politik Indonesia di tingkat grass-root sementara pada tingkat politik atas, ia telah menjadi metode standar politik Orde Baru dalam membangun jaringan dukungan politik yang hingga kini belum mengalami pergeseran ataupun pemudaran (Cornelis Lay, 2006). Jika money politics dipertahankan dan ditolerir maka lambat laun hal tersebut akan diterima menjadi budaya politik yang dijalankan setiap kali pemilu.

Pepatah Arab Klasik menyatakan Kama takunu yuwalla ‘alaikum (sebagaimana demikian keadaan rakyatnya, seperti itulah pemimpin yang akan dihasilkan). Pemimpin adalah kondisi umum dari rakyatnya. Jika rakyat mentolerir adanya praktik politik uang, maka akan lahir pemimpin yang hanya mengandalkan uang ketika meraih jabatan dan bukan tidak mungkin ketika ia menjabat orientasinya ialah uang sehingga dapat menyebabkan korupsi. Dan inilah saatnya menunjukkan bahwa pilkada bersih dari politik uang.

Perlawanan Terbuka

Pertama, dalam menghadapi politik uang harus ada perlawanan terbuka dari semua komponen masyarakat yang punya komitmen mendapatkan pilkada yang berkualitas. Jangan ditolerir imbauan ‘terima uangnya, tetapi jangan pilih calonnya’. Mempertahankan imbauan itu sama dengan membiarkan kejahatan politik dan harus disampaikan bahwa politik uang adalah kejahatan (Saldi Isra : 2009).

Kedua, bagi seluruh stakeholders terutama peserta pilkada, penting sekali memegang komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sejak awal. Kampanye harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Jika kampanye pilkada masih diwarnai berbagai persoalan seperti politik uang, maka pilkada di Indonesia dapat dikatakan sebagai pilkada yang miskin nilai bahkan bisa disebut pilkada tanpa nilai.

Ketiga, dalam program sosialisasi pilkada, KPU dapat menyelipkan pendidikan anti-money politics terhadap masyarakat. Keempat, Bawaslu harus lebih proaktif dalam melakukan pengawasan, apalagi UU Pilkada telah memberikan instrumen yang kuat bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan, penyidikan, penuntutan, hingga mengadili kasus money politics.

Masa kampanye pilkada saat ini dapat dijadikan sebagai ajang pembuktian apakah demokrasi di negara ini bisa bebas dari politik uang atau sebaliknya. Tentu saja seluruh pihak sangat berharap bahwa masa kampanye Pilkada saat ini dapat terselenggara dengan bersih serta bebas dari praktik money politics. Untuk mewujudkannya, tentu membutuhkan komitmen dan ikhtiar kolektif yang melibatkan penyelenggara pemilu, peserta pilkada, masyarakat, penegak hukum, dan seluruh pihak terkait secara komplementer.

(Allan Fatchan Gani Wardhana SH MH. Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 26 Desember 2016)

BERITA REKOMENDASI