‘Provokator di Medsos’

Editor: Ivan Aditya

MARAKNYA konten berbau provokasi dan ujaran kebencian (hate speech) di media sosial (medos) belakangan ini, kembali jadi perbincangan. Bahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun memberikan perhatian. Polri telah membentuk tim untuk melakukan cyber patrol. Seluruh Polda di Indonesia, juga telah diperintahkan agar membuat tim yang sama. Kapolri mengancam akan memenjarakan provokator di medsos. Pernyataan ini disampaikan Kapolri dalam kunjungannnya di Polda DIY. (KR, hal 24, 8/8).

Pernyataan Kapolri ini sesungguhnya untuk mempertegas Surat Edaran (SE) Kapolri No SR/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang berisi imbauan hukum kepada para pihak yang mempublikasikan secara online maupun offline tentang kata-kata atau ujaran yang bersifat kebencian. Yang diduga akan dapat menyulut konflik antarorang, kelompok, golongan, suku, agama maupun subjek hukum lainnya.

Tujuan utama SE ini adalah untuk menjaga dan mengawal kehidupan sosial yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Juga untuk mencegah sejak dini setiap potensi kerusuhan horizontal yang disebabkan provokasi dari ujaran kebencian. Kehadiran SE ini merupakan respons bernilai positif bagi masa depan HAM di Indonesia. Karena negara melalui kepolisian yang merupakan komponen penting dalam menjaga tertib sosial telah memainkan fungsinya secara inheren dengan potensipotensi konflik yang akan hadir di tengah masyarakat majemuk.

Namun jika tindakan aparat Polri dalam menangani adanya ujaran kebencian di medsos lebih mengutamakan sarana hukum pidana terutama penggunaan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, maka akan cenderung berpotensi menakutkan masyarakat. Bisa saja aparat Polri bertindak sewenang-wenang dan memata-matai semua kegiatan masyarakat. Realita ini tentu menjadi sangat membahayakan hak asasi manusia (HAM) yang telah dijamin dalam Pasal 27 UUD 1945 pasca amandemen.

Sarana hukum pidana ini telah nyata diterapkan Polri saat menyikapi secara reaktif melaporkan aktivis KontraS Haris Azhar ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik terhadap institusi Polri, TNI dan BNN. Tindakan ini dilakukan karena Haris Azhar menulis kritik di media sosial berjudul ‘Cerita Busuk dari Seorang Bandit’. Tulisan ini dibuat sebagai bentuk kesaksian bertemu Freddy Budiman terpidana mati kasus narkoba di Lapas Nusakambangan pada tahun 2014 lalu. Freddy mengatakan bahwa ia memberikan uang Rp 450 miliar ke BNN dan Rp 90 miliar ke Polri, bahkan menggunakan fasilitas mobil TNI bintang untuk melancarkan bisnis haramnya di Tanah Air. (KR, 6/8).

Dalam kasus Haris Azhar ini seharusnya aparat Polri tidak mendahulukan sarana hukum pidana. Melainkan melakukan pendekatan win-win solution dengan menerima kritik, masukan dan sarana sebagai manifestasi partisipasi publik yang bebas berekspresi dari semua kalangan, yang tidak puas atas pelayanan publik dan penegakan hukum. Agar Polri segera melakukan evaluasi kinerja sembari menelusuri kebenaran dari data yang disampaikan dengan membentuk tim khusus di tubuh Polri, TNI dan BNN. Tentu untuk mengusut sindikat aparatur yang terlibat dalam bisnis haram narkoba.

Ciri negara hukum yang demokratis adalah negara yang masyarakatnya secara hakiki mampu mengontrol dirinya sendiri atas produk kebebasan berekspresi. Baik melalui upaya saling memahami, berdialog dan bertukar gagasan sebagai bentuk pengejawantahan hak asasi manusia (HAM) secara alamiah tanpa dipaksakan oleh kehendak negara. Polri seharusnya perlu tetap mengutamakan pencegahan dalam upaya mengantisipasi muncul potensi konflik atau kerusuhan sosial akibat provokasi ujaran kebencian. Dan berhati-hati menerjemahkan ujaran kebencian dan tidak mencampuradukkan dengan kritik dari para aktivis LSM kritis seperti dalam kasus Haris Azhar.

Itulah sebabnya publik berharap penegakan hukum dengan sarana hukum pidana hendaknya menjadi pilihan terakhir dalam menyikapi ancaman provokator di medsos. Publik berharap kasus pencemaran nama baik Haris Azhar menjadi yang terakhir terjadi di tanah air.

(Dr Ages Riewanto SH MA. Dosen Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Artikel ini tertulis di Koran Kedaulatan Rakyat, Kamis 11 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI