‘Sharing Economy’

Editor: Ivan Aditya

HASIL survei Bank Dunia mengenai Ease of Doing Business yang terbaru menunjukkan kenaikan signifikan dari Indonesia. Jika sebelumnya berada di peringkat 106 menjadi 91. Bank Dunia juga menempatkan Indonesia sebagai negara teratas dalam top reformer perbaikan kemudahan berusaha.

Penyederhanaan berbagai proses layanan dan perizinan, kemudahan pendaftaran properti melalui digitalisasi pencatatan tanah serta penggunaan sistem online dalam memulai usaha menjadi beberapa indikator yang mendorong kemudahan usaha di Indonesia.

Saat ini misalnya pebisnis hanya perlu 25 hari untuk memulai usaha. Bandingkan sebelumnya perlu 48 hari. Secara riil kemudahan bisnis juga dapat dilihat dengan meningkatnya investasi asing ke Indonesia. Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Investasi China ke Indonesia, tahun 2015 mencapai US$ 628 juta meningkat 26% dari investasi pada tahun 2010-2014 yang sebesar US$ 495 juta. Masuknya investasi asing ke Indonesia menunjukkan adanya kepercayaan asing untuk melakukan investasi ke Indonesia.

Meningkatnya peringkat kemudahan usaha ini perlu diapresiasi. Namun pekerjaan rumah yang paling penting adalah bagaimana mendorong investasi yang masuk juga mampu memberikan kemanfaatan dan mendorong kesejahteraan rakyat. Dengan demikian jangan sampai meningkatnya investasi justru menyebabkan terjadinya peminggiran ekonomi lokal ataupun justru menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat.

Teori yang ada menjelaskan, perkembangan sistem kapitalis dengan tradisional selalu tidak sejalan. Boeke dalam teori dualisme ekonomi menjelaskan, sistem ekonomi kapitalis cenderung meminggirkan sistem ekonomi subsistem rakyat. Kemudian Mubyarto, salah satu pakar ekonomi kerakyatan juga selalu menyebutnya dengan istilah ekonomi rakyat dan ekonomi konglomerat karena kentalnya struktur dualistis ekonomi yang ada. Ironisnya, penguasa seringkali cenderung berpihak kepada ekonomi konglomerat daripada ekonomi rakyat.

Karena itu, perlu ada sebuah strategi tepat agar membanjirnya investasi asing di Indonesia tidak menggusur ekonomi rakyat. Saat ini saja berbagai sektor strategis seperti properti, perbankan, pertambangan pertanian dan kehutanan sudah banyak dikuasai oleh asing. Prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 perlu dijadikan sebagai dasar pembangunan ekonomi yang berkeadilan, sehingga jangan sampai ketimpangan miskinkaya semakin melebar. Pengarusutamaan aspek sosial di dalam pembangunan perlu untuk dikedepankan.

Dengan demikian, orientasi pembangunan jangan hanya sekadar mengejar target pertumbuhan ekonomi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan sebagainya. Tetapi juga harus mengantisipasi dampak sosial yang muncul dari proses pembangunan. Dengan demikian, konsep sharing economy (ekonomi berbagi) sebagai bentuk perlindungan ekonomiekonomi lokal agar dapat terus eksis di tengah gempuran-gempuran kekuatan pemilik modal. Tanpa afirmasi pemerintah, dehumanisasi pembangunan dan deindustrialisasi sektor-sektor ekonomi rakyat akan terus terjadi. Oleh karena itu perlu ada regulasi negara untuk bagaimana mekanisme pembangunan yang berkeadilan. Berbagai bentuk konkret misalnya perizinan pendirian toko modern berjejaring maupun mall harus mensyaratkan minimal 70% dari isi mall adalah produk-produk ekonomi lokal. Pembangunan hotel juga dapat diberikan izin jika mereka mampu mememuhi syarat ketentuan suplay bahan makanan ataupun furniture dari pelaku ekonomi lokal. Selain itu, juga perlu ada kewajiban misalnya hotel melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap desa-desa wisata.

Contoh inilah sharing economy sesungguhnya dimana berkembangnya industri besar harus berdampingan dengan ekonomi rakyat. Beberapa daerah sudah memiliki best practices untuk hal tersebut, misalnya Kabupaten Kulonprogo dengan ‘Tomira’ atau Toko Milik Rakyat sebagai bentuk kemitraan antara Alfamart dengan koperasi. Kemudian di Sukabumi ada toko kemitraan dengan ritel modern, di Bekasi dari 630 outlet toko modern di Kota Bekasi, 100 di antaranya telah menjalin kemitraan dengan usaha kecil.

Selain program-program kemitraan dengan ekonomi lokal sharing economy juga dapat dilakukan dalam bentuk komitmen investor tersebut di dalam melakukan penyerapan tenaga kerja lokal. Amdal sosial seharusnya juga menjadi bagian penting sehingga investasi yang dibangun tidak menimbulkan berbagai persoalan sosial di masyarakat. Bertitik tolak dari hal tersebut munculnya regulasi-regulasi khususnya di level daerah seperti Peraturan Daerah penting untuk menjamin eksistensi ekonomi-ekonomi lokal.

(Dr Hempri Suyatna. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial/SODEC Fisipol UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 2 November 2016)

BERITA REKOMENDASI