Ambisi Angket KPK

Editor: Ivan Aditya

DI TENGAH pengusutan kasus  korupsi kelas kakap, DPR justru melancarkan hak angket terhadap KPK. Tak heran, penggunaan hak angket itu memicu kecurigaan. Apakah benar demi menjalankan tugas konstitusional DPR atau hanya untuk mengganggu proses penegakan hukum antikorupsi yang sedang dijalankan KPK? Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perkara korupsi pengadaan KTP elektronik yang sedang diusut oleh KPK, ada sejumlah nama politisi DPR yang disebut-sebut dalam surat dakwaan. Para politisi tersebut diduga ikut mengatur dan menikmati korupsi KTP elektronik tersebut.

Kecurigaan kepada DPR agaknya beralasan. Sebab secara ketatanegaraan, penggunaan hak angket pada lembaga KPK tidaklah tepat. Undang-undang memang membekali DPR dengan sejumlah hak dalam rangka melakukan pengawasan, yakni hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Masing-masing hak tersebut telah diatur dan dibatasi ruang lingkupnya.

Hak angket misalnya, telah dibatasi penggunaannya. Sebagaimana dapat kita baca dalam UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), bahwa hak angket merupakan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas pada masyarakat serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Aturan dalam UU MD3 tersebut menunjukan bahwa hak angket itu adalah alat pengawasan terhadap pemerintah, baik dalam menjalankan suatu UU atau membuat kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyakat dari potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Relasi hak angket DPR adalah dengan pemerintah, tidak dengan lembaga negara lain. Sehingga hak angket tidak dapat digunakan pada semua lembaga negara.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak angket untuk KPK ini mengandung cacat substansi. Hak angket ini cacat objek (error in obecto) sebab ditujukan pada KPK yang jelas-jelas bukanlah lembaga pemerintahan. Tidak ada satu pasal pun dalam UU KPK yang menyebut bahwa KPK sebagai lembaga pemerintahan. Sebaliknya, KPK adalah lembaga negara independen yang memiliki mandat khusus untuk melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Cacat objek hak angket ini telah dengan sendirinya membatalkan keabsahan penggunaan hak tersebut.

Disamping cacat objek, prosedur penggunaan hak angket juga dilanggar oleh DPR. Pertama, keputusan penggunaan hak angket tidak melalui proses musyawarah mufakat atau voting, melainkan langsung diputuskan oleh 1 orang pimpinan DPR, yaitu Fahri Hamzah. Terlihat dalam sidang paripurna DPR, bahwa pimpinan sidang waktu itu terburu-buru mengetok palu padahal masih banyak pendapat dan protes dari peserta sidang.  Kedua, sidang DPR tersebut tidak memenuhi aturan quorum. Menurut aturan, setengah anggota DPR harus hadir dan lebih dari setengah yang hadir itu harus menyetujui hak angket.

Prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan hak angket tersebut dilanggar oleh pimpinan DPR. Tak heran jika ada fraksi partai politik yang protes keras dan melakukan walk out. Kesalahan prosedural lainnya pun berlanjut. Kali ini soal pembentukan Panitia Angket. Menurut UU MD3, panitia angket harus diisi oleh semua perwakilan fraksi politik di DPR. Mengapa demikian? karena hak angket adalah hak lembaga DPR, bukan hak beberapa fraksi saja. Sehingga diharuskan adanya keterwakilan semua fraksi politik yang ada di DPR. Hingga saat ini, ada 2 fraksi yang tidak mengirimkan wakilnya, yakni fraksi PKS dan Partai Demokrat. Berarti, panitia angket tidak bisa terbentuk.

Melihat berbagai kecacatan tersebut, maka menurut nalar akal sehat, hak angket DPR tidak dapat digunakan. Akan tetapi, DPR tetap ngotot. Amarah politisi DPR pada KPK nampaknya sudah tak dapat dibentung. Meskipun harus melanggar UU MD3 dan aturan tata tertibnya sendiri, hak angket tetap diteruskan.

Akhirnya publik pun makin curiga. Banyak kejanggalan dan pelanggaran hukum dilakukan demi ambisi hak angket ini. Apa gerangan motivasi poltisi DPR? Apakah benar demi melindungi kepentingan publik? Rasa-rasanya kali ini politisi DPR kembali berseberangan dengan nalar sehat publik. Bahwa publik menginginkan pemberantasan korupsi dan KPK yang kuat, sementara DPR senangnya mengganggu KPK dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

(Oce Madril SH MAGov. Dosen Fakultas Hukum UGM, Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Yogyakarta, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 13 Juni 2017)

BERITA REKOMENDASI