Argumentasi Moratorium

Editor: Ivan Aditya

BOLEHKAH Pemda melakukan moratorium aktivitas bisnis, sosial atau layanan umum kepada masyarakat? Tentu saja boleh, karena Pemda satusatunya organisasi formal yang diberi mandat pemerintah pusat atas nama negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan umum di daerah. Persoalannya, adakah cukup beralasan suatu kepentingan umum/khusus dalam aktivitas masyarakat atau pelayanan umum tersebut perlu dihentikan sementara? Tentu menjadi pertanyaan pula seberapa lama suatu penghentian sementara suatu layanan umum tersebut boleh dilakukan atau berapa lama jeda waktu yang bisa ditoleransi?

Tentu muncul persoalan ketiga, dengan cara bagaimana suatu moratorium itu diakhiri? Tiga pertanyaan ini, jika tidak bisa dijawab dengan baik oleh pihak-pihak yang sangat bertanggungjawab dalam pengambilan kebijakan, akan berakibat fatal, yaitu 'Ketidakjelasan' sikap Pemda yang melakukan keputusan moratorium dapat dikategorikan sebagai tindakan pelaksana negara secara sengaja menyandera dan menyiksa rakyatnya sendiri.

Boleh saja Pemda menghentikan sementara aktivitas ekonomi atau apapun bentuk moratorium tersebut, sejauh membuahkan solusi yang lebih baik dari sebelum keputusan itu diambil. Kalau ternyata tidak lebih baik, akan menjadi bukti, bahwa tindakan pemerintah tersebut melanggar UU di atasnya, bahkan melawan konstitusi yang akan mempunyai konsekuensi hukum yang berat.

Persoalan pertama, kejelasan argumentasi kenapa moratorium harus dilakukan bakal terlihat dalam setiap dokumen yang ditandatangani para pejabat terkait beserta dokumen pendukung yang menyertai atau melampiri suatu keputusan, baik saat mengambil keputusan maupun saat mengakhiri moratorium tersebut. Adakah kajian dan laporan intensif dari birokrasi atau timbangan akademik yang mendasari suatu kebijakan ataukah keputusan tersebut diambil berdasarkan pesanan dari pemerintah di atasnya. Bahkan bisa pula dibuktikan, keputusan telah diambil karena desakan kepentingan kelompok’.

Sebagaimana amanat konstitusi, siapapun pengemban organisasi pemerintahan wajib mengutamakan kepentingan publik dalam setiap pengambilan keputusan yang diambilnya, sehingga suatu keputusan moratorium pun harus untuk kepentingan masyarakat. Kepala Daerah tak boleh memutuskan moratorium atas dasar pesanan dari siapapun dan juga tidak boleh takut didemo banyak orang yang memaksakan dirinya membuat keputusan tersebut, karena kewajibannya adalah menjalankan UU dan Konstitusi.

Kedua, seberapa lama moratorium boleh ditoleransi? Namanya penghentian untuk sementara tentu bukan keputusan pelarangan. Misalnya, moratorium izin pendirian sebuah usaha, tentu bukan aturan larangan pendirian usaha baru, sehingga para pengusaha lain masih bisa mengajukan permohonan usaha yang sama, meski belum diproses. Meskipun telah keluar keputusan Moratorium, petugas bagian perizinan tak boleh menolak suatu permohonan yang masuk karena tidak ada aturan yang melarang seseorang atau korporasi mengajukan permohonan pendirian suatu hotel kapanpun. Si Pengaju pun harus bersabar saat berakhirnya moratorium, yang dia tahu suatu saat keputusan itu pasti berakhir.

Seberapa lama suatu moratorium diakhiri? Sangat bergantung pada kesiapan Pemda itu sendiri terkait dengan argumen atau pertimbangan pengambilan keputusan. Tentu takkan lebih dari satu tahun takwin. Prinsipnya, semakin cepat diakhiri, semakin baik, karena penghentian sementara bukanlah aturan permanen yang dalam teknis perundangan punya norma pengaturan tersendiri.

Ketiga, bolehkah moratorium dicabut begitu saja tanpa argumen yang cukup memadai? Prinsip dasar moratorium itu untuk memperbaiki praktik yang 'dianggap' kurang baik atau perubahan lingkungan (yang memerlukan penyesuaian kebijakan/regulasi) maupun perubahan sistem sosial yang ada di lapangan dalam objek keputusan atau aturan. Artinya, Moratorium harus diakhiri dengan keputusan baru yang 'dijamin' lebih baik dari praktik yang terjadi sebelum keputusan tersebut diambil.

Jika suatu daerah memutuskan moratorium, sejak keputusan itu diambil seharusnya Kepala Daerah membentuk tim atau panitia pengkaji guna memperbaiki regulasi yang menghasilkan praktik yang 'dianggap' kurang baik tersebut. Panitia inilah yang bertugas untuk menyiapkan kebijakan baru yang seyogianya melibatkan stakeholder, agar keputusan yang diambil diterima dan menjadi lebih baik. Pengkajian harus bersifat holistik dan memperhatikan ruang lingkup sistem sosialekonomi, ketersediaan infrastruktur daerah, kebutuhan investasi, ancaman lingkungan dan tantangan masa depan.

Ketiga persoalan tersebut harus terselesaikan dengan baik dalam keputusan baru guna mengakhiri moratorium. Harus dipahami, membuat keputusan moratorium itu mengandung konsekuensi yang jauh lebih rumit dan tak gampang diselesaikan.

(Ibnu Subiyanto SE. Mantan Bupati Sleman. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 8 September 2016)

BERITA REKOMENDASI