Auditor Hitam

Editor: Ivan Aditya

BAGAIMANA mungkin para auditor yang tugasnya melakukan pemeriksaan dan mencegah penyimpangan keuangan ternyata justru menerima suap dan terlibat penyimpangan keuangan? Apakah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan BPK itu memang jamak diperjual-belikan dan terjadi di dalam setiap proses pemeriksaan?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang segera muncul ketika seorang auditor utama dan pejabat Eselon-I BPK dan pejabat Kemendesa pekan lalu tertangkap tangan oleh KPK ketika sedang melakukan transaksi suap.

Salah seorang mantan auditor senior di BPK mengungkapkan jawaban bernada sarkastik kepada saya, bahwa itu terjadi karena di antara auditor atau pemeriksa keuangan terdapat dua kategori: ‘auditor putih’ dan ‘auditor hitam’. Auditor putih adalah mereka yang masih bekerja dengan nurani dan menjaga integritas dengan baik. Sedangkan auditor hitam adalah mereka yang menjadikan posisi pemeriksa sebagai komoditas dan mau menjualnya asalkan harganya cocok.

Masalahnya adalah bahwa belakangan ini yang makin banyak dimiliki oleh lembaga pemeriksa adalah auditor hitam. Seperti yang terdapat di dalam semua jenis jabatan publik, selalu ada orang yang memiliki kecenderungan moralitas yang tinggi dan moralitas rendah. Dan ternyata lebih mudah mendapatkan orang yang moralitasnya rendah. Tapi tunggu dulu, apakah persoalan tentang jual-beli status LHPhanya bisa dijelaskan melalui sisi moralitas auditornya? Jangan-jangan fenomena auditor hitam adalah persoalan sistemik yang pemecahannya tidak sekadar sisi moralitas dan etika pejabatnya. Bisa jadi, ada banyak faktor yang membuat banyak auditor putih berubah menjadi auditor hitam dan faktorfaktor tersebut mungkin pengaruhnya sudah mengakar sekian lama dalam sistem akuntabilitas para auditor keuangan kita.

Dengan menyadari begitu pentingnya peran lembaga audit seperti BPK, BPKP dan Bawasda bagi pencegahan penyimpangan keuangan publik, kasus suap dalam pemberian opini oleh auditor hendaknya menjadi pintu masuk bagi reformasi yang lebih menyeluruh. Publik sebenarnya cukup mudah memahami bahwa independensi dari seorang auditor belum cukup terjamin dalam sistem rekrutmen yang berlaku selama ini. Proses pemilihan para anggota BPK masih sangat kental dengan kepentingan politik. Sistem rekrutmen para anggota BPK masih berdasarkan UU No.15 tahun 2006 yang menempatkan otoritas tertinggi pada DPR.

Berbeda dengan proses seleksi bagi pejabat tinggi di KPK dan OJK, DPR sepenuhnya memiliki wewenang melakukan pendaftaran, menyeleksi, dan memilih anggota BPK. Kemungkinan bahwa jabatan auditor akan dipengaruhi oleh kepentingan politik dengan demikian sangat tinggi.

Di masa mendatang, sebagian dari ketentuan di dalam UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU No.15/2006 tentang BPK memerlukan revisi yang mengedepankan tentang tanggung jawab seorang auditor di dalam dokumen LHP atau hasilhasil pemeriksaan keuangan lainnya. Auditor harus dimintai pertanggungjawabannya ketika ternyata dokumen itu tidak sesuai dengan kenyataan atau telah terjadi kesalahan pelaporan yang disengaja. Ketentuan mengenai akuntabilitas seorang auditor ini selain akan mengontrol secara ketat pekerjaan seorang auditor dan menuntut tanggung jawabnya di depan publik juga akan mencegah kemungkinan ëjual-belií dokumen pemeriksaan seperti yang sudah sering terjadi.

Pemeriksaan yang dilakukan juga cenderung bersifat formal auditing dan bukannya material auditing. Yang dikaji hanyalah faktur, kuitansi, tanda-terima, dan dokumen-dokumen formal lainnya yang begitu mudah diganti atau dipalsukan. Sedangkan pengecekan hasil belanja barang secara fisik, pemeriksaan silang dengan kelompok-sasaran, serta analisis kelayakan belanja tidak banyak dilakukan karena memang memerlukan upaya yang lebih sistematis dan mendalam. Oleh sebab itu, temuan-temuan yang didapatkan oleh para auditor acapkali tidak benar-benar memiliki dasar yang kuat bagi analisis laporan keuangan yang objektif.

Kekeliruan paradigma dan pelaksanaan pemeriksaan yang formalistik, disertai oleh masih banyaknya para auditor hitam yang memenuhi jajaran lembaga pengawas dan pemeriksa, melengkapi kompleksnya persoalan manajemen pemerintah di Indonesia. Terungkapnya korupsi oleh para auditor hendaknya membuka mata kita bersama bahwa tidak ada lembaga yang benar-benar kalis dari korupsi. Tugas kita bersama untuk menciptakan sistem pencegahan yang lebih baik. Juga mendorong kemunculan auditor andal yang profesional, berintegritas dan memiliki komitmen yang tinggi kepada kualitas pelayanan publik.

(Dr Wahyudi Hitam. Ketua Pengelola Magister Administrasi Publik, Fisipol UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 2 Juni 2017)

BERITA REKOMENDASI