Badan Siber

Editor: Ivan Aditya

SEBUAH momentum penting yang ditunggu-tunggu banyak penggiat keamanan informasi dan komputer akhirnya datang juga. Momentum tersebut adalah dibentuknya sebuah badan di tingkat pusat yang secara komprehensif menangani berbagai permasalahan terkait dengan ruang siber. Melalui Perpres No 53/2017, Presiden Joko Widodo membentuk sebuah lembaga baru pemerintah non Kementerian yang diberi nama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan Perpres tersebut, BSSN akan bertugas sebagai lembaga yang melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Menurut data yang dikeluarkan http://www.internetworldstats.com, pada Maret 2017 yang lalu, Indonesia termasuk negara dengan persentase tertinggi dalam hal pertumbuhan jumlah pengguna internet. Sebanyak 51% dengan penduduk yang aktif menggunakan internet mencapai angka 50% dari populasi penduduk Indonesia saat ini.

Hal ini bisa menjadi peluang maupun tantangan. Dalam hal peluang, maka kebijakan Presiden Jokowi untuk menjadikan ekonomi digital sebagai fondasi bagi perekonomian Indonesia ke depannya adalah sebuah langkah strategis dalam memanfaatkan potensi ruang siber untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat melalui fasilitas e-commerce. Tantangannya adalah semakin banyaknya transaksi yang memerlukan data-data digital yang sensitif dan konfidensial ternyata menjadi celah baru bagi terjadinya tindakan kriminal di ruang siber. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka hadirnya BSSN ini kelak akan difungsikan sebagai badan yang akan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis serta pengendalian dan proteksi yang diperlukan untuk mendukung keamanan dan kenyamanan aktivitas e-commerce di Indonesia.

Sebuah badan siber nasional sangat terasa sekali diperlukan ketika terjadinya kasus atau bahkan krisis yang terjadi di ruang siber. Salah satu contoh kasus terakhir adalah bagaimana ancaman ransomware WannaCry yang sempat menghebohkan dan membuat kepanikan di kalangan masyarakat. Saat terjadi kasus WannaCry, maka tidak terlihat adanya sebuah pusat kontak nasional, sentra informasi ataupun manajemen krisis untuk mengatasi masalah ini. Memang sejumlah instansi telah berusaha untuk memberikan layanan seperti itu namun terkesan bersifat adhoc. Berdasarkan Perpres 53/2017 tersebut, maka salah satu fungsi dari BSSN ini kelak adalah sebagai pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

Serangan sejenis WannaCry ke depan akan dapat ditangani dengan lebih terkoordinasi lagi. Sebuah badan yang sifatnya lintas sektoral sangat diperlukan untuk menangani berbagai permasalahan di ruang siber. Sama halnya dengan permasalahan bencana alam ditangani Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), permasalahan narkotika ditangani Badan Narkotika Nasional (BNN) ataupun terorisme yang ditangani Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Maka badan sejenis yang sifatnya lintas sektoral sangatlah diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di ruang siber.

Kehadiran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), diharapkan memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan Perpres 53/2017 tersebut maka BSSN akan diinisiasi melalui peleburan 3 lembaga yaitu: Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Direktorat Keamanan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID SIRTII). Peleburan tersebut tidak lepas dari peran yang ingin dijalankan oleh BSSN sebagai lembaga yang menjalankan fungsi ketahanan dan pertahanan pasif maupun aktif yang bekerja secara menyeluruh dan nasional. Kini publik tentunya menunggu wujud nyata dari kiprah BSSN ini. Sesuai dengan Perpres 53/2017 tersebut maka penyusunan organisasi dan tata kerja BSSN ini harus sudah terbentuk paling lama 4 (empat bulan) setelah Peraturan Presiden diundangkan. Dalam empat bulan ke depan, tentunya semua pihak yang terlibat akan bekerja keras untuk mewujudkan lembaga baru ini.

Banyak pihak tentunya akan dengan senang hati dan mendukung sepenuhnya segala upaya yang diperlukan untuk mewujudkan lembaga baru tersebut. Selamat datang BSSN. Sebuah simbol perwujudan komitmen dan peran bersama antara negara dan masyarakat. Dalam upaya menguatkan dan mewujudkan kemandirian teknologi, ketahanan dan pertahanan ruang siber untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia pada era digital ini.

(Yudi Prayudi Mkom. Kepala Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 3 Juni 2017)

BERITA REKOMENDASI