Bahaya Suap Pilkada

Editor: Ivan Aditya

PUBLIK baru saja dikejutkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satgas Anti Money Politics Bareskrim Mabes Polri. Bersama Satgasda Polda Jawa Barat dan Polres Garut mereka melakukan OTT terhadap Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Garut, Jawa Barat Heri Hasan Basri, dan komisioner KPU Garut Ade Sudrajat, Sabtu (24/2). Keduanya diduga telah menerima suap dalam bentuk uang dan mobil dari seorang calon bupati.

Dalam perkembangan penyidikan Tim Satgas menemukan transaksi perbankan dengan buktibukti transfer dari beberapa bank lewat ATM. Di luar ini juga ada pemberian mobil. Jumlah uang diperkirakan antara Rp 100 juta – Rp 200 juta. KPU Garut dalam rapat pleno terbuka 12 Februari 2018 dengan agenda penetapan calon bupati dan wakil bupati Garut untuk Pilkada Garut 2018, menggugurkan dua pasangan calon bupati karena tidak memenuhi syarat.

Kasus suap ini sangat berbahaya bagi jalannya proses pilkada serentak tahun 2018 ini. Ironis. Karena terjadi justru pada saat KPU RI dan Bawaslu RI tengah mengkampanyekan ‘Antipolitik Uang dan AntiSARA’ dalam pilkada. Karena itu perilaku suap penyelenggara Pilkada Kabupaten Garut ini telah mencoreng wajah demokrasi lokal yang tengah dianyam. Perilaku suap ini akan menjadi beban bagi penyelenggara pilkada serentak 2018 di Indonesia. Karena akan menurunkan kredibilitas dan menghilangkan kepercayaan publik pada penyelenggara pilkada.

Terstruktur dan Sistemik

Kasus suap ini menjelaskan secara gamblang, bahwa godaan politik uang dalam pilkada itu terstruktur dan sistemik. Terstruktur artinya kecurangan dalam bentuk suap dan money politic dilakukan penyelenggara pemilu dalam struktur KPU dan Panwaslu untuk memenangkan atau mengalahkan salah satu calon. Sistematis artinya suap atau money politic dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang antarpenyelenggara pilkada dan calon. Dengan demikian dalam upaya memotong mata rantai politik uang dalam pilkada tidak bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional, melainkan harus dengan cara memanfaatkan jaringan struktur dan sistemik pula.

Dalam memanfaatkan jaringan struktur, KPU dan Bawaslu perlu melakukan deteksi dini terhadap pilkada di daerah yang rawan terhadap sengketa yang memungkinkan adanya suap antara penyelenggara dan calon. Deteksi dini ini dapat dilakukan dengan bekerjasama antara KPU, Bawaslu dan Satgas Money Politics bentukan Polri. Jika diperlukan Satgas Money Politic dapat menggunakan media penyadapan berbasis elektronik terhadap penyelenggara Pilkada dan para calon.

Sedangkan menggunakan cara sistemik, berarti KPU dan Bawaslu perlu mendayagunakan sistem pengawasan melekat antara penyelenggara pilkada di setiap daerah. Tentu dengan mendorong media, LSM, partai politik dan tokoh masyarakat untuk mengawasi gerak-gerik penyelenggara pilkada di daerah. Tanpa memanfaatkan struktur dan sistem yang canggih mustahil akan dapat mengungkap perilaku politik uang dalam aneka bentuk yang dilakukan penyelenggara Pilkada di daerah.

Rekruitmen

Kasus suap pilkada ini menjelaskan pula, bahwa model rekruitmen terhadap penyelenggara Pilkada (KPUD dan Panwaslu) perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Tujuannya jelas, agar tidak hanya mengutamakan kapasitas intelektual, akan tetapi diperlukan mengutamakan integritas moral. Karena seperti diingatkan dalam standar internasional penyelenggaraan pemilu, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA1995), bahwa pemilu dapat dikatakan adil dan demokratis, jika dilakukan oleh penyelenggara yang profesional dan berintegritas.

Kasus ini tak boleh dibiarkan karena akan dapat menjalar dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden (Pileg dan Pilpres) Serentak 2019 mendatang. Sebab garda terdepan penyelenggara pemilu berada di tangan KPUD dan Panwaslu daerah. Jika mereka dapat bekerja cermat dan terhindar perilaku suap dan politik uang dipastikan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 secara nasional akan dapat berlangsung adil dan demokratis. Sebaliknya jika para penyelenggara di daerah gagal dalam menghindari suap dan politik uang. maka dipastikan Pemilu Serentak Nasional tahun 2019 berada di tubir kemunduran dan kegagalan demokrasi.

(Dr Agus Riewanto. Pengajar Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 3 Maret 2018)

BERITA REKOMENDASI