Banjir Bandang

Editor: Ivan Aditya

TELAH diperkirakan sebelumnya oleh beberapa institusi yang terkait dengan ancaman bencana di musim hujan tahun 2016 ini, yaitu ancaman banjir dan tanah longsor. Kedua jenis bencana tersebut tidak semata-mata sebagai bencana alam murni, namun lebih banyak dipicu oleh pengaruh campur tangan manusia dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kerusakan lingkungan (degradasi lingkungan) telah terjadi secara meluas di beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengakibatkan kondisi DAS terutama di Pulau Jawa dalam kondisi sangat kritis.

Kekritisan DAS di Pulau Jawa secara kuantitatif dicirikan oleh meningkatnya laju erosi tanah, tingkat sedimentasi sungai, dan makin berkurangnya ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga. Koefisien limpasan permukaan (surface runoff) secara hidrologis di Pulau Jawa sudah mencapai 70-80 persen, artinya bahwa hampir 70-80 persen air hujan yang jatuh di permukaan tanah akan menjadi limpasan air berupa banjir dan bahkan berpotensi terjadinya banjir bandang.

Banjir dan banjir bandang itu serupa tapi berbeda prosesnya. Banjir bandang (flash flood) dapat terjadi pada DAS yang kelerengannya sangat curam (di atas 45%), luas DAS/Sub DAS sempit, dan dipicu oleh curah hujan dengan intensitas sangat tinggi antara 100-200 mm perhari. Sedangkan banjir (flood) dapat berupa genangan air hasil luapan sungai yang tidak mampu lagi menampung debit air.

Ancaman banjir bandang semakin meningkat intensitas, frekuensi dan luasannya sehingga potensi banjir bandang selama musim hujan tahun 2016 ini, bahkan diperkirakan ada pengaruh kuat fenomena global iklim yaitu La Nina. Pengaruh intensitas La Nina semakin kuat pada saat terjadi hujan dengan intensitas sangat tinggi selama musim hujan yang akan berlangsung Oktober hingga Desember yang akan datang.

Kejadian banjir dan tanah longsor di Jawa Barat yang menimbulkan korban mencapai lebih 20 orang tewas, dan ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi akhir-akhir ini telah memperkuat dugaan bahwa bencana tanah longsor dan banjir maupun banjir bandang menjadi ancaman serius. Sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah antisipasi dalam mengurangi dampak bencana. Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) harus lebih andal. Mengintegrasikan hasil prakiraan musim hujan oleh BMKG dan bantuan media serta partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam merespons dan mengurangi risiko bencana yang akan terjadi.

Pengurangan Risiko Bencana secara Berkelanjutan (Sustainable Disaster Risk Reduction) sudah menjadi kesepakatan dunia, bahwa skenario dari Sendai Framework for Disaster Risk Reduction dapat dicapai secara bertahap mulai tahun 2015- 2020, 2020-2025 dan 2025-2030 yang merupakan sasaran dan target Sustainable Development Goals(SDG’s). Posisi Indonesia juga sangat strategis dalam mengkampanyekan Gerakan Nasional Pengurangan Risiko Bencana (GN PRB) secara berkelanjutan. Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana masih belum prioritas, tercermin dari alokasi anggaran untuk PRB rata-rata masih di bawah 1 persen dari APBD-nya.

Kedepan Program Pengurangan Risiko Bencana terutama akibat banjir dan tanah longsor harus lebih fokus pada beberapa aspek, antara lain: (a) Pemanfaatan iptek secara optimal terutama dalam mengembangkan sistem peringatan dini bencana, (b) Keterandalan prakiraan musim hujan, (c) Peran media dalam menyampaikan data dan informasi bencana. Juga (d) Respons masyarakat dan komitmen pemerintah terhadap ancaman bencana, serta (e) Dukungan infrastruktur dan pendanaan dalam paket Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RPJM dan RPJP) dalam Kabinet Jokowi dengan Nawa Cita-nya.

(Prof Dr Subiyakto. Guru Besar Hidrologi, Fakultas Geografi UGM dan Unsur Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 23 September 2016)

BERITA REKOMENDASI