Bencana dan Perilaku Bisnis

Oleh : Dr Achiel Suyanto S,
Vice Presiden DPN Assosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (ADHI), Dosen Pascasarjana FH-UII Bidang Kajian Hukum Bisnis

KEPUTUSAN Presiden (keppres) No 12/2020 adalah dasar hukum dalam penanganan wabah Covid-19 yang lebih tegas. Disebut dasar hukum, karena founding fathers telah memilih dan menetapkan Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) bukan atas dasar kekuasaan (machtstaat). Sehingga segala kebijakan yang akan diambil dan diterapkan haruslah memiliki dasar hukum.

Ironis! Keppres No 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Virus Covid-19 sebagai Bencana Nasional ternyata menimbulkan tafsir berbeda dari pelaku bisnis. Ada yang menafsirkan, keppres itu sebagai sarana untuk menjadi dalil bahwa keadaan itu sama artinya dengan status force majeure (keadaan memaksa).

Sehingga bisa digunakan untuk alasan membatalkan kontrak kerja sama bisnis. Tentu ini merupakan kekeliruan dan penafsiran yang tidak tepat, bahkan bisa disebut sebagai ‘pemanfaatan keadaan’.

Berbeda

Kita coba kita telaah terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah force majeure atau ‘keadaan memaksa’ tersebut. Yurisprudensi (putusan) Mahkamah Agung RI No 409 K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984 menyebutkan bahwa keadaan memaksa itu harus memenuhi 3 unsur : pertama, kejadian tidak terduga. Kedua, tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian. Ketiga, diluar kesalahan dari pihak tersebut.

Dengan demikian, kalau indikasi itu ada unsur kesengajaan dari salah satu pihak dengan memanfaatkan epidemi Covid-19 untuk tidak melaksanakan kewajiban yang harus ditunaikan, maka tidak tepat dan tidak memenuhi syarat. Ini tidak sesuai dengan maksud diterbitkannya Keppres tersebut.

Dunia bisnis masuk dalam ranah Keperdataan. Tentu berbeda pengertian ‘keadaan memaksa’ yang ada dalam KUH Perdata. Pasal 1244, 1245 dan 1444 KUH Perdata menyebutkan, unsur-unsur keadaan memaksa itu meliputi ; peristiwa yang tidak terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, tidak ada itikad buruk dari debitur, adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur, keadaan itu menghalangi debitur berprestasi, jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan, keadaan diluar kesalahan debitur, debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian, dan keadaan itu tidak dapat dihindari oleh siapapun.

BERITA REKOMENDASI