Buka Info Publik Efektif Cegah Korupsi

Editor: Ivan Aditya

PROBLEM besar yang masih berlangsung di Indonesia dengan bertambahnya daftar urutan tersangka adalah kasus korupsi. Korupsi sudah dianggap sebagai extra ordinary crime karena dampak dari kejahatan korupsi tidak hanya kerugian negara yang dihitung dengan jumlah uang. Akan tetapi juga lemahnya penegakan hukum dan tidak adanya efek jera para koruptor. Semua ini di kemudian hari dapat mengubah persepsi masyarakat sehingga permisif terhadap perilaku korupsi yang akan menyebabkan rusaknya mental generasi muda sekaligus meruntuhkan nilai karakter bangsa Indonesia.

Menurut kajian KPK, pelayanan publik dasar yaitu pendidikan dan kesehatan sangat rentan dikorupsi karena anggaran di kedua sektor tersebut cukup besar. Dana yang dikelola sektor pendidikan minimal 20% dari APBN dan sedangkan sektor kesehatan mencapai 5%. Pada tahun 2016, pemerintah menganggarkan sekitar Rp 428 triliun untuk pendidikan dan Rp 106 triliun untuk kesehatan. Besaran angka yang dianggarkan tersebut sebanding dengan tingginya tingkat korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan. Jumlah kasus korupsi di dunia pendidikan pada tahun 2006-2015 mencapai 425 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 1.3 triliun dan kasus korupsi bidang kesehatan pada 2001-2013 terdapat 122 kasus korupsi dengan kerugian sebesar Rp. 594 miliar.

Area Rawan

Selain kedua sektor tersebut, area yang rawan terjadinya tindakan korupsi di antaranya adalah sektor perizinan, pelayanan administrasi pertanahan, penyaluran dan penggunaan dana hibah, bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa. Sedangkan dalam tata kelola pajak dan penerimaan negara, terutama di pengelolaan sumber daya alam dan pangan juga patut menjadi perhatian utama.

Berbagai program disarankan sebagai upaya pemberantasan korupsi. Antara lain melalui inovasi dengan memanfaatkan ilmu teknologi dalam proses perencanaan, penganggaran, perizinan satu pintu, pengadaan barang dan jasa. Juga pelaksanaan tata kelola dana desa yang efektif dan akuntabel sebagai tindak lanjut dari kegiatan penandatanganan pakta integritas bagi pejabat negara hingga pembentukan Satgas Saber Pungli. Semua sepertinya belum mampu menjamin kepastian berkurangnya korupsi tanpa komitmen bersama dalam program pemberantasan korupsi dan melibatkan masyarakat secara luas.

Terjadinya tindak korupsi ini berawal dari sifat ketertutupan badan publik terhadap proses perencanaan kebijakan, pelaksanaan, sampai laporan program dan kegiatan. Jika terus berlanjut hal ini hanya akan menghambat kemajuan dan melemahkan daya saing masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Transparansi

Korupsi sesungguhnya dapat dicegah dengan transparansi sebagai roh dan semangat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh kegiatan badan publik, informasi mengenai anggaran, baik realisasi maupun pertanggungjawaban anggaran, harus dibuka kepada masyarakat, bahkan sebelum diminta. Badan publik berkewajiban untuk mengumumkan dan menyediakan informasi secara berkala baik diminta maupun tidak. Keterbukaan informasi akan meningkatkan peran pengawasan masyarakat terhadap pemanfaatan anggaran negara baik yang berasal dari APBN maupun APBD.

Keterbukaan Informasi publik sesungguhnya menjadi sektor hulu pencegahan korupsi. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan publik merupakan keniscayaan dalam rangka memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik. Di tingkat basis dan keluarga penanaman nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan partisipatif harus terus menerus dilakukan menjadi kebiasaan untuk membentuk karakter dan budaya bangsa sejalan dengan revolusi mental yang sedang digalakkan.

Membuka informasi publik bukanlah ancaman. Akan tetapi meningkatkan kepercayaan publik kepada penyelenggara negara dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan yang baik, transparan dan akuntabel. Juga mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi program kegiatan pembangunan yang lebih bermanfaat bagi rakyat.

(Dewi Amanatun Suryani SIP MPA. Kaprodi Administrasi Publik Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 9 Desember 2016)

BERITA REKOMENDASI